Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono, mengatakan, pengembangan infrastruktur berupa hunian tidak hanya untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Namun, juga akan diperuntukkan bagi masyarakat umum.

"Ada sekolah-sekolah, gurunya, dan lain-lain. Kemudian, ada rumah sakit, klinik. Itu, kan, ada susternya, itu juga harus diakomodasi. Nanti kita lihat petanya seperti itu sehingga dikembangkan nanti tak hanya ASN, TNI, Polri," katanya, melansir situs web Sekretariat Kabinet (Setkab), Kamis (3/11).

Bambang menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengembangan hunian di IKN juga ada masyarakat, seperti penduduk lokal dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan demikian, tidak ada pemisahan antarpenduduk.

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan, populasi IKN Nusantara berjumlah sekitar 200.000 orang pada 2024. Jumlah tersebut berasal dari seluruh elemen, yakni ASN, TNI/Polri, penduduk lokal, dan para pekerja.

"Penduduknya itu di 2024 kira-kira 200.000-an. Angka itu termasuk penduduk yang lokal, pekerja, kemudian juga pendatang tadi," ucapnya.

Saat ini, pemerintah tengah mencari jumlah populasi untuk kemampuan daya beli yang memadai. Harapannya, investor semakin tertarik membangun IKN.

"Pokoknya, kita cari angka di mana yang cukup menarik buat swasta untuk mempertimbangkan itu ada daya beli," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan fisik infrastruktur di IKN sudah meliputi akses logistik, pemasok air baku, dan pemetaan kavling lahan. Kavling lahan ini, bertujuan sebagai pemetaan guna menarik minat investor.