JawaPos.com – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Sahran Raden menyatakan, budaya patriarki berkontribusi besar menghambat kemajuan dan peran perempuan dalam dunia politik, termasuk momentum pemilihan umum.

“Secara kultur masih menguatnya budaya patriarki di tengah masyarakat yang kemudian terbentuk satu pemahaman bahwa perempuan adalah second person, mahkluk kedua, sehingga belum bebas menentukan pilihannya,” ucap Sahran Raden di Palu, Jumat, (4/11).

Padahal, kata Sahran Raden, perempuan dengan segala kapasitasnya memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Tanah Air, termasuk di Sulteng.

Akademikus nonaktif UIN Datokarama ini menjelaskan bahwa secara konstitusional mengakui bahwa setiap warga negara laki-laki maupun perempuan memiliki hak pilih yang sama, atau memiliki kesetaraan untuk ikut serta dalam pemerintahan.

Hak-hak ini, kata Sahran Raden, mulai diakomodasi dan diimplementasikan oleh negara sejak Pemilu 1955 sampai sekarang. Bahkan, pengakuan negara tidak saja ada dalam konstitusi, tetapi diatur dalam konvensi hak-hak politik perempuan.

Dalam dunia politik, lanjut Sahran Raden, perempuan masih kurang diberitakan, peran politik perempuan seolah-olah telah diwakilkan kepada para politikus laki-laki yang menjadi publik figur.

Oleh karena itu, Sahran Raden menegaskan bahwa menghambat partisipasi perempuan dalam politik dan pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.