Meski rumah DP Nol Rupiah tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2023, menurut Heru program ini tetap dilakukan dengan skema business to business.

"Itu kan (program rumah DP Rp 0) kemarin sudah B2B (Business to Business) kan, Sarana Jaya, jadi tetap jalan," ujar Heru saat ditemui di Jalan Teluk Betung, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (4/11).

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan, dalam rancangan KUA-PPAS, Sarana Jaya mulanya mengusulkan pembangunan rumah DP Rp 0.

Namun, karena anggaran untuk pembangunan rumah DP Rp 0 di Nuansa Cilangkap telah dianggarkan dalam APBD 2022, Sarana Jaya batal mengusulkan anggaran pembangunan rumah DP Rp 0 dalam APBD 2023.

Tak hanya Sarana Jaya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta juga tak menganggarkan pembangunan rumah DP Rp 0 dalam RAPBD 2023.

Menurut Kepala DPRKP DKI Sarjoko, kelanjutan pembangunan program hunian tersebut bisa jadi dilakukan oleh pengembang tanpa menggunakan APBD.

"Secara prinsip pembangunan unit hunian DP Rp 0 tidak menggunakan dana APBD, tetapi dibiayai oleh pengembang, bisa BUMN, BUMD, atau pihak swasta," kata Sarjoko.