Jakarta, CNBC Indonesia - Bendahara negara harus putar otak. Di sisa tahun 2022 yang tinggal dua bulan lagi, masih ada belanja Rp 1.200 triliun di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih belum dibelanjakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa di sisa akhir tahun 2022, dari pagu belanja negara di dalam Perpres 98/2022 sebesar Rp 3.106,4 triliun, pemerintah baru merealisasikan belanja sebesar Rp 1.913,9 triliun atau baru terserap 61,6% hingga 30 September 2022.

-

-

Artinya, pemerintah masih memiliki ruang belanja hingga Rp 1.192,5 triliun. Dalam paparan hasil rapat KSSK, Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis sisa anggaran belanja APBN 2022 yang sebesar Rp 1.192,5 triliun dapat direalisasikan.

Sri Mulyani mengatakan dalam rangka menjaga momentum pemulihan secara agregat, momentum belanja APBN sifatnya sangat kuat. Dia bersikukuh bahwa 40% dari alokasi anggaran yang akan dieksekusi dalam kuartal terakhir.

"Itu akan menambah agregat demand yang sangat signifikan," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK, dikutip Jumat (4/11/2022).

Optimisme Sri Mulyani ini ditenggarai oleh adanya alokasi belanja negara yang cukup besar. Contohnya, kata Sri Mulyani, Kemenkeu telah membayar seluruh kompensasi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) sebesar Rp 163 triliun.

Adapun untuk pembayaran kompensasi untuk Kuartal III-2022 dipastikan akan dilakukan segera setelah hBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selesai melakukan audit.

Selain itu, pemerintah juga masih akan melakukan penyaluran bantuan sosial hingga akhir tahun.

"Langkah-langkah yang sifatnya spesifik seperti menjaga daya beli masyarakat dan memberikan bantuan sosial akan terus dieksekusi," jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menilai untuk sisa belanja negara yang sekira Rp 1.200 triliun itu bukan artinya harus dihabiskan atau dibelanjakan.

Pasalnya untuk membelanjakan uang sebesar itu pada sisa akhir tahun menjadi tantangan tersendiri, menurut pemerintah.

"Artinya kalau memang punya belanja yang belum terserap ya kita pastikan diserap berkualitas, bukan kemudian harus jor-joran dibelanjakan," jelas Febrio.

Menteri Keuangan 2014-2016 Bambang P.S. Brodjonegoro menilai pemerintah harus berhemat di tengah ancaman krisis utang global yang membayangi emerging market. Salah satu kuncinya adalah menekan utang luar negeri.

Dia melihat, belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp 1.200 triliun yang harus diserap dalam 2 bulan terakhir pada tahun ini, sebisa mungkin disisakan.

"Selain pembayaran rutin, gaji dan pembayaran proyek, Rp 1.200 ada yang bisa disimpan di dalam SAL, sehingga kalau ada SAL yang lumayan tahun ini bisa disimpan," kata Bambang.

Dengan demikian, SAL ini akan mengurangi penerbitan utang tahun depan.

[-]

-

Realisasi Semester I-2022: APBN Surplus Rp 73,6 Triliun
(haa/haa)