FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade angkat bicara menyikapi pernyataan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Penny Lukito saat rapat kerja (raker) bersama Komisi IX di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/11) kemarin.

Sebab, legislator Fraksi Gerindra itu melihat Penny berupaya lempar tanggung jawab dalam kasus gagal ginjal akut ketika berbicara di raker dengan Komisi IX.

Adapun, pernyataan Andre disampaikan saat Komisi VI menggelar rapat kerja dengan Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E Halim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/11).

"Saya tonton, BPOM benar-benar buang tanggung jawab," kata dia, Kamis.
Andre merasa Penny dalam raker bersama Komisi IX berupaya melempar tanggung jawab terjadinya kasus gagal ginjal akut ke Kementerian Perdagangan.

"Kalau nonton rapat Komisi IX kemarin, Kepala BPOM menyalahkan Menteri Perdagangan. Kan, itu yang terjadi," kata legislator Daerah Pemilihan I Sumatra Barat itu.

Andre merasa Penny malah menyoroti urusan impor obat-obatan yang menjadi kewenangan Kemendag saat raker dengan Komisi IX menyikapi kasus gagal ginjal akut.

Dia mengatakan Kemendag saat menerbitkan izin impor obat-obatan tidak bisa sembarangan. Lembaga yang kini dipimpin Zulkifli Hasan atau Zulhas itu menerima rekomendasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebelum menerbitkan izin.

"Si Kementerian Perdagangan ini hanya mengeluarkan persetujuan impor kalau sudah ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan," ujar Andre.

Menurut dia, BPOM seharusnya menyoroti kinerja internal seperti pengawasan peredaran obat-obatan menyikapi penyakit yang menyebabkan ratusan orang meninggal itu.

"Nah tiba-tiba, BPOM buang badan jauh banget ke Kementerian Perdagangan," kata Andre.

Dia ke depan menyarankan dibentuknya rapat gabungan di DPR menyikapi kasus gagal ginjal akut. Toh, Penny sudah menyinggung Kemendag menyikapi penyakit itu.

"Seharusnya jadikan momentum rapat gabungan, karena ini sudah lempar batu sembunyi tangan, di mana secara terang-terangan BPOM menyalahkan Kementerian Perdagangan," kata Andre. (jpnn/fajar)