Kamis, 03 November 2022 – 19:58 WIB

Gubernur Ganjar Pranowo dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng, Kota Semarang. Foto: dok IG @ganjarpranowo

jpnn.com, JAWA TENGAH - Anggota DPRD Komisi D Benny Karnadi dari Fraksi PKB mengaku belum melihat detil draf Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023.

Saat dikonfirmasi, Benny mengaku tidak tahu persis apa masalahnya hingga sampai saat ini RKPD belum ditandatangani oleh Gubernur Jateng.

Sebelumnya, pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah yang digelar Senin (31/10), Benny mengkritik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang jarang hadir mengikuti rapat paripurna.

Menurutnya hal itu berimbas pada molornya pembahasan RKPD.

"Sampai saat ini juga belum tahu masalahnya sampai spesifik," ujar Benny, Kamis (3/11).

Kabarnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo belum mau menandatangani RKPD karena adanya anggaran perjalanan dinas anggota dewan sebesar Rp 92 miliar di DPRD.

Menurut Benny, soal nilai anggaran seharusnya tidak perlu dipersoalkan. Sebab nominal berapapun nantinya akan dilakukan evaluasi saat pembahasan KUA PPAS.

"Saya belum tahu drafnya, saya belum lihat. Itu kan dibahas di Komisi A. RKPD itu kan hanya acuan kegiatan, jadi bisa dilakukan evaluasi sehingga bisa berkurang dan bisa bertambah. Jadi itu bukan harga mati," katanya.

Benny mengaku sudah berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo, yang menjelaskan kenapa tidak datang saat rapat paripurna kemarin.

-