RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar angkat bicara terkait belasan perusahaan garmen di Jawa Barat tutup operasi yang berdampak pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat lesunya permintaan pasar ekspor dari negara mitra dagang Indonesia.

Pria yang akrab disapa Gus Muhaimin ini menyatakan, gelombang PHK karyawan industri garmen harus ditekan. Sebab semakin banyak PHK maka semakin besar potensi krisis ekonomi yang bukan tak mungkin bisa mempengaruhi sektor lain.

"Saya kira PHK ini bukan masalah yang sepele, apalagi sekarang ancaman krisis, ancaman resesi begitu kuat. Langkah konkret untuk membendung krisis yang ada di depan mata adalah menekan gelombang PHK industri garmen," kata Gus Muhaimin di Jakarta, Kamis, 3 November 2022.

Selain itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong pemerintah untuk menyerap produk garmen kecil yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Ia menilai langkah ini penting dilakukan sebagai wujud kepedulian dan kehadiran negara di tengah masyarakat.

"Pemerintah harus serap produk garmen lokal agar ekonomi terus bergerak dan menekan angka kemiskinan," tutur Gus Muhaimin.

Cicit pendiri Nahdlatul Ulama KH. Bisri Syansuri ini juga meminta pemerintah untuk memperluas pasar baru ekspor produk garmen nasional ke negara-negara yang perekonomiannya masih stabil. 

“Pasar baru ekspor produk garmen kita mau tidak mau harus diperluas, pemerintah bisa merambah ke negara-negara yang ekonominya stabil untuk memasarkan produk garmen dalam negeri," terangnya.

Di sisi yang lain, Gus Muhaimin mengingatkan pemerintah untuk setop arus impor produk garmen agar produk nasional dapat terserap secara optimal.

"Nah ini juga jadi catatan penting, impornya (produk garmen) disetop dulu, apalagi yang barang-barang bekas itu setop saja, kalau dibiarkan masuk ya dampak negatifnya tentu ke produk garmen dalam negeri jadi nggak laku," tukas Gus Muhaimin.