Rabu, 02 November 2022 – 19:11 WIB

Ilustrasi - Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami). Foto: Ryana Aryadita Umasugi/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai Pemerintah Provinsi DKI lebih baik fokus pada pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), daripada melanjutkan program pengadaan tempat tinggal dengan uang muka atau down payment (DP) Rp 0.

Gembong menilai program pengadaan perumahan rumah susun sederhana milik (rusunami) di era Anies Baswedan itu tidak tepat sasaran.

"Bicara DP Rp 0, mohon maaf, Pak Sarjoko (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta), dari sisi peruntukkan ini tidak tepat sasaran," ujar Gembong dalam rapat Badan Anggaran di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/11).

Menurut Gembong, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI bisa memanfaatkan anggaran untuk rusunawa karena peruntukannya jelas dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Saran saya kepada Dinas Perumahan DKI, fokus pada rumah susun sewa agar APBD bisa diturunkan untuk membantu masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan," ucapnya.

Gembong lantas menyebut beberapa alasan sehingga menyimpulkan program DP Rp 0 tidak tepat sasaran.

Antara lain, syaratnya tidak masuk akal, seperti syarat minimum pendapatan yang terlalu tinggi hingga sulit dipenuhi oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Awalnya DP Rp 0 diperuntukkan rakyat miskin, MBR. Sekarang MBR mana yang berpenghasilan Rp 14 juta. Saya kira ini sudah bikin orang miskin lagi," ucapnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mending melakukan hal ini daripada melanjutkan program Anies, DP Rp 0.

-