JAKARTA - Sejumlah pengurus wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendeklarasikan sejumlah nama calon presiden. Mulai dari Anies Baswedan, Erick Thohir, Ganjar Pranowo hingga Sandiaga Uno.

Perbedaan capres PPP merupakan pilihan yang rasional. Pilihan ini akan menyelamatkan posisi PPP setelah terjadinya pergantian posisi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono.

BACA JUGA:Pilpres 2024, Anies: Kita Butuh Kebaruan, Perubahan dan Perbaikan 

Langkah yang diambil PPP juga sangat wajar ketika KIB masih menyimpan nama-nama capres yang akan diusung di 2024 nantinya.

"Langkah yang diambil PPP terkaitl tokoh atau figur capres adalah pilihan yang sangat rasional dan realistis, karena keputusan ini berada di wilayah koridor politiknya PPP, sedangkan KIB belum mendeklarasikan nama capres," ujar Analis Politik dan Pendiri Indonesia Political Power Ikhwan Arif dalam keterangannya, Kamis (3/11/2022).

Ikhwan mengatakan, tujuannya tidak lain untuk menyelamatkan kondisi internal partai setelah perombakan posisi Plt. Ketua Umum Mardiono. Pilihan yang sangat rasional dan realistis ketika pengurus daerah mendeklarasikan nama nama calon yang dekat dengan cerug suara para pemilihnya.

BACA JUGA:Soal Kontestasi Pilpres, Cak Imin: Jokowi Minta Suasana Kondusif Dipertahankan 

Misalnya, kata Ikhwan, di daerah yang mendeklarasikan Anies sebagai capres dengan alasan elektabilitasnya berada di urutan tiga teratas. Kemudian, ada nama Prabowo Subianto, Sandiga Uno, lalu ada nama Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah.

"Alasan ini sangat realistis dan masuk akal untuk mempertahankan basis pemilih partai terhadap tokoh yang disukainya, di tengah ujian soliditas internal partai," ujarnya.

Baca Juga: Konvoi Armada Ungu Tandai Dibukanya Taco Bell Paramount Gading Serpong

Di samping itu, PPP belum memiliki kader potensial yang mempunyai elektabilitas tinggi berdasarkan hasil riset beberapa lembaga survei. Menurut Ikhwan, PPP masih mempunyai peluang besar untuk mempertahankan suara partai baik itu dalam proses pileg maupun pilpres.

“Faktor pemilihan capres akan mendongkrak elektabilitas PPP dalam skala nasional, dengan catatan orientasi terhadap figur yang memiliki elektabilitas tinggi," ujarnya.

Bagaimana posisi PPP sebagai partai Ka'bahnya umat muslim, apakah PPP mampu menaikkan elektabilitasnya ketika mendukung tokoh nasionalis religius seperti Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan sebagai figur yang dinilai dekat dengan pemilih yang religius.

Ikhwan menjelaskan, kalau dilihat dari kedekatan ideologi partai, cerug suara partai lebih dekat dengan sosok yang religius, kenyataannya pemilih partai PPP tidak hanya pemilih religius melainkan pemilih nasional religius.

"Sebenarnya polemik seperti ini tidak hanya terjadi di tubuh partai PPP saja, di partai politik lain juga begitu," ujarnya.

Dalam situasi seperti ini, ujar Ikhwan, dibutuhkan kader partai yang memiliki jiwa leadership tinggi, yang patuh dan satu komando terhadap keputusan internal partai, untuk menjaga soliditas internal partai.

Sebagai tambahan PPP masih tergabung dalam KIB, justru tidak ada larangan memilih capres dari luar atau internal koalisi, sebab keputusan akhir ada pada proses deklarasi, bukan pertimbangan pilihan satu partai. Apalagi, di dalam keanggotaan KIB ada tokoh potensial seperti Airlangga Hartarto yang diusung Golkar untuk maju di Pilpres 2024 nantinya.

"Banyaknya pilihan bakal capres akan mempersulit KIB untuk menentukan capres dan cawapres. Untuk menjaga soliditas koalisi, alangkah baiknya PPP mendukung Airlangga Hartarto sebagai capres. Hal ini akan memperkuat elektabilitas tokoh di KIB daripada memilih tokoh dari partai politik lain, apalagi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar memiliki elektabilitas yang cukup tinggi," ujarnya.

Ikhwan menegaskan, PPP harus optimis dalam menghadapi ujian elektabilitas partai. Setidaknya PPP bisa mempertahankan elektabilitas partai, apalagi PPP diuntungkan sebagai partai pendukung pemerintah dan memiliki kursi Menteri PPN/Bappenas yaitu Mantan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Di samping itu, PPP akan dihadapkan dengan ujian pemilihan legislatif di mana kader-kader potensial di daerah yang akan menduduki kursi legislatif, dinilai harus mampu memanfaatkan efek ketokohan capres dan cawapres yang disukai pemilih di daerah.