Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai perlu rasionalisasi agar anggaran kegiatan penanganan banjir tahun depan berjalan efektif.

Dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2023, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mencontohkan tidak rasionalnya usulan anggaran penanganan banjir di Jakarta Selatan yang hanya disiapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp 193 miliar.

“Padahal pekerjaannya banyak sekali, PR (pekerjaan rumahnya) banyak sekali,” ujarnya seperti dikutip redaksi, Selasa (1/11).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadikan penanggulangan banjir, penuntasan kemacetan dan antisipasi resesi ekonomi tiga program yang diprioritaskan dalam KUA-PPAS APBD tahun 2023.

Dengan rincian, anggaran penanggulangan banjir sebesar Rp1,29 triliun yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp219 miliar, Jakarta Utara Rp247 miliar, Jakarta Barat Rp236 miliar, Jakarta Selatan Rp193 miliar, Jakarta Timur Rp296 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp105 miliar.

Penanganan kemacetan sebesar Rp625 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp111 miliar, Jakarta Utara Rp130 miliar, Jakarta Barat Rp122 miliar, Jakarta Selatan Rp113 miliar, dan Jakarta Timur Rp149 miliar.

Lalu untuk antisipasi resesi ekonomi tahun depan sebesar Rp120 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp21 miliar, Jakarta Utara Rp17 miliar, Jakarta Barat Rp20 miliar, Jakarta Selatan Rp19 miliar, Jakarta Timur Rp24 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp19 miliar.

Dengan postur tersebut, Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Khoirudin juga menilai postur tersebut belum mampu mengeksekusi dengan baik tiga program prioritas yang diusung tahun depan. Apalagi dari nomenklatur yang tampak masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Keseriusan kan dilihat dari anggaran. Kesan copy paste masih ada. Perlu diimbau para walikota agar jangan ragu membuat terobosan untuk menyelesaikan permasalahan secara permanen,” ungkapnya.