Sentimen
Informasi Tambahan
Kab/Kota: Kemayoran
Tokoh Terkait
Jokowi soal Temuan BPK Terkait Komcad: Seperti itu di Kementerian Selalu Ada
Liputan6.com Jenis Media: News
Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal anggaran Komponen Cadangan (Komcad) yang berada dibawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Dia mengatakan, bahwa temuan seperti itu juga kerap terjadi di kementerian lain.
"Temuan-temuan seperti itu di kementerian-kementerian itu selalu ada, yang paling penting prosedur administratif itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan," jelas Jokowi di JIExpo Kemayoran Jakarta, Rabu (2/11/2022).
Dia telah menerima hasil laporan dari BPK terkait temuan-temuan di semua kementerian. Jokowi mengaku telah memerintahkan semua menteri untuk memperbaiki hasil temuan BPK.
"Saya sudah perintahkan kepada semua menteri, tidak hanya satu urusan itu saja, karena kemarin juga baru disampaikan kepada saya, laporan untuk semester 1-nya dan temuannya banyak dan itu yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan menyampaikan semuanya kepada BPK RI," kata Jokowi.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengirim surat ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk melakukan koreksi pelaksanaan maupun administratif dalam pembuatan anggaran Komponen Cadangan (Komcad).
"Sudah kita surati langsung ke menterinya dan sudah ditindaklanjuti," kata Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryanyana kepada wartawan di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa.
Berdasarkan audit sistem pengendalian internal dan kepatuhan BPK terhadap laporan keuangan Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2021, menemukan adanya sejumlah pengadaan barang senilai Rp531,96 miliar belum masuk ke dalam anggaran 2021, dan lebih dari separuhnya yaitu Rp235,25 miliar digunakan untuk kegiatan pembentukan Komponen Cadangan (Komcad).
"Kurang lebihnya komponen cadangan itu begini, jadi negara dalam melakukan perlindungan bukan hanya militer, tapi militer, pemerintah, dan rakyat. Nah Komcad ini dianggarkan oleh Kementerian Pertahanan, namun bertahap. Pelaksanaan secara bertahap itu ada beberapa koreksi, tapi koreksi bersifat administratif dan ada koreksi-koreksi lain yang sudah ditindaklanjuti," tambah Nyoman.
Sentimen: positif (98.3%)