AKURAT.CO, Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menilai selama ini ada upaya menjegal kelanjutan program pembangunan LRT Jakarta fase 2. Kesan menjegal program yang digagas era Gubernur Jokowi itu nampak dari tidak adanya anggaran khusus untuk kelanjutan program LRT dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) tahun 2023. 

"Kesan menjegal pembangunan kelanjutan LRT ini dari pihak Dishub semakin menguat karena tidak ada anggaran yang dimasukkan dalam KUA PPAS 2023, artinya LRT ini akan semakin lama mangkrak dan rusak karena tidak jalan dan menelan biaya PSO yang luar biasa per tiket," katanya dalam keterangannya, Rabu (2/11/2022). 

Sepatutnya, kata Gilbert Pemprov DKI mendukung kelanjutan program LRT itu. Dukungan itu minimal terlihat dari anggaran untuk kelanjutan LRT dalam RAPBD tahun 2023. Sebab, dengan adanya alokasi anggaran menunjukan komitmen Pemprov DKI melanjutkan fase 2 proyek tersebut. 

"Sepatutnya ada dukungan berupa kebijakan anggaran untuk LRT melalui Jakpro dalam RAPBD 2023. Bappeda DKI sendiri tampaknya diisi dengan orang yang tidak tepat, sehingga ini tidak dimasukkan ke dalam RAPBD 2023," ujarnya. 

Dirinya menambahkan, proyek LRT Jakarta merupakan amanat presiden yang telah dituangkan dalam peraturan presiden. Beberapa Perpres tersebut adalah Perpres nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, Perpres nomor 109 Tahun 2020 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN), dan Perpres nomor 79 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Provinsi DKI Jakarta. 

"Proyek LRT Jakarta itu menjalankan amanah beberapa Peraturan Presiden yang ditanda-tangani oleh Presiden Jokowi dan termasuk proyek strategis nasional. 

Kemarin, Selasa (1/11/2022) Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengungkapkan alasan belum berlanjutnya program LRTLRT Jakarta. 

"Memang kami masih fokus kepada bagaimana penyiapan regulasinya karena setelah sejak 2015 sampai dengan beberapa kali dilakukan memang terpantau bahwa selalu gagal, dan salah satu yang menjadi akar permasalahan adalah dari sisi regulasi. Oleh sebab itu sekarang kami masih fokus pada bagaiamana penyelesaian regulasinya," ujarnya. []