“Itu artinya bagus kondisi politiknya, bagus kondisi masyarakatnya,” kata Agus di Balikpapan, Rabu.

Pada 2021 lampau, Kaltim menempati peringkat kelima setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yang membuat penilaian adalah Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Politik Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Menurut Agus, yang dinilai adalah beragam kejadian politik antara Januari sampai Desember. Ada tiga variabel dengan 22 indikator yang dinilai untuk menetapkan Indeks Demokrasi daerah.

“Misalnya seperti yang disampaikan Gubernur Isran Noor tentang kondusifitas,” jelas Agus.

Penilaian dilakukan Pemerintah Pusat mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Politik Hukum dan HAM (Polhukam), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas).,

Penetapan Indeks Demokrasi ini untuk mengukur kemajuan kehidupan berdemokrasi, yaitu sistem politik di mana pemimpin dipilih oleh rakyat dengan segala mekanismenya. Untuk bisa memilih diperlukan sederet hal lain lagi, mulai dari kesadaran akan hak politik untuk memilih dan dipilih, adanya pers yang bebas sebagai penyampai informasi tentang siapa yang dipilih, dan kebebasan memilih itu sendiri.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kaltim Isran Noor mengungkapkan selama ini di Kaltim warga hidup dan bebas mengekpresikan diri. Masyarakat bebas beragama, bebas dalam memilih dan dipilih.

Indeks Demokrasi ini menjadi satu indikator keberhasilan pembangunan. Semakin besar angka yang diperoleh daerah penilaian, semakin tinggi kualitas yang jadi cerminan dari data tersebut.

Tanda dari kondusifitas dan kebebasan di Kaltim tersebut antara lain dapat dilihat dari hasil Pemilu Presiden dan Pemilu Calon Anggota Legislatif 2019 lampau, dikontraskan dengan latar Gubernur Isran Noor bersama wakilnya Hadi Mulyadi diusung oleh Gerindra. Di Kaltim, Jokowi-Ma’ruf yang dicalonkan PDIP dipilih hingga 70 persen lebih rakyat, sementara di level anggota legislatif, Golkar justru menguasai parlemen di tingkat provinsi dan kabupaten-kota. 

Pewarta: Novi Abdi
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2022