Liputan6.com, Jakarta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko mengungkapkan, program perumahan down payment (DP) 0 Rupiah tidak dianggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023. 

Adapun DPRKP mengalokasikan anggaran untuk program perumahan sekitar Rp1,2 triliun.

"Pagu anggaran Rp1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP 0 rupiah,” kata Sarjoko dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta yang membahas rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023, di Hotel Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/11/2022).

Menurut Sarjoko, anggaran tersebut digunakan untuk membangun hunian bagi yang terdampak normalisasi Kaki Ciliwung, pengelolaan dan pemeliharaan rusunawa, dan penataan RW kumuh.

"Namun demikian, dari pagu tersebut, kami manfaatkan berkaitan dengan bagaimana kita menyiapkan hunian untuk antisipasi pelaksanaan penataan Kali Ciliwung. Pertama adalah pembangunan rusun di Jalan Margasatwa, perencanaan pemeliharaan berkala rusun, (dan) penataan permukiman khususnya RW kumuh,” kata Sarjoko.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) untuk fokus membangun perumahan susun sewa (rusunawa) dibandingkan membangun rumah DP 0 rupiah. Sebab, menurutnya, rumah DP 0 rupiah bukan program yang diperuntukkan untuk rakyat miskin.

"Saran saya kepada Dinas Perumahan, harusnya DKI fokus pada rumah susun sewa agar APBD kita bisa kita turunkan untuk bantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Kalau bicara DP Rp0, mohon maaf Pak (Kepala Dinas PRKP) Sarjoko, DP Rp0 ini DP abal-abal,” kata Gembong. 

Anies Baswedan meresmikan hunian DP Rp0 Klapa Village. Program DP Rp0 ini didesain untuk masyarakat berpenghasilan rendah.