Jakarta - Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono secara lantang sindir program eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang rumah DP 0 Rupiah yang dianggap abal-abal.

Pernyataan itu diutarakan langsung oleh Gembong kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini mengatakan jika target utama DP 0 Rupiah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tetapi realita di lapangan bagi masyarakat yang berpenghasilan Rp 14,8 juta per bulan.

Sebagai informasi tambahan, Rp 14,8 juta merupakan nominal batasan tertinggi penghasilan MBR berstatus tidak kawin atau gabungan untuk pasangan suami istri.

“Awalnya DP 0 Rupiah ini diperuntukkan rakyat miskin MBR. Coba MBR mana yang berpenghasilan 14 juta. Saya kira sudah bukan orang miskin lagi,” tegasnya.

Kepala Bappeda DKI Jakarta Atikah Nur Rahma memaparkan postur rancangan KUA-PPAS APBD 2023.

Dia sebut dana sebesar Rp 1,22 triliun dianggarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan.

Mendengar pernyataan tersebut, lantas Gembong pun menyarankan kepada pihak terkait untuk fokus pada rumah susun sewa yang lebih tepat menyasar masyarakat MBR.

“Kepala Dinas Perumahan, paparan dari Bu Bappeda alokasi anggaran untuk perumahan sekitar Rp 1,2 triliun. Dari Rp 1,2 triliun itu peruntukannya apakah untuk DP 0 Rupiah atau perumahan. Harusnya DKI fokus pada rumah susun sewa agar APBD kita bisa turunkan untuk bentuk masyarakat memang yang betul-betul dibutuhkan,” pungkasnya. (agr/nsi)