Dr. Suparmono, M.Si. Ketua STIM YKPN, Pengurus ISEI Yogyakarta, dan Peneliti Senior Sinergi Consulting Group.

Krjogja.com - SEMUA orang meyakini 2023 merupakan fase resesi yang akan melanda dunia, bahkan Indonesia. Optimisme terjadinya resesi ini direspon dengan tindakan berlebihan dan bahkan kurang rasional. Seolah semua orang menjadi ekonom yang memberikan resep paling ampuh dalam mengantisipasi resesi ekonomi. Menahan konsumsi, menyimpan uang tunai berlebihan, mulai menjual asset meskipun undervalue, bahkan cepat-cepat melunasi hutang bank karena kekhawatiran suku bunga akan melambung. Lalu pertanyaan mendasar, seberapa kuat pondasi ekonomi Indonesia dan seberapa tahan stabilitas sistem keuangan Indonesia sehingga kita tidak penjadi paranoid pada resesi.

Berbicara terkait kemajuan sistem perbankan dan akses masyarakat pada produk dan layanan jasa keuangan, seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun dan fasilitas pembayaran masih dikatakan masih rendah. Indikasi peningkatan akses keuangan bagi masyarakat tidak hanya ditujukan untuk sektor keuangan formal dan bertambahnya jumlah kepemilikan rekening tabungan di bank dan lembaga keuangan formal lain. Peningkatan inklusi keuangan sebesar 1% mampu mendorong pertumbuhan PDB perkapita naik sebesar 0,03%. Peningkatan 20% dalam inklusi keuangan suatu negara, akan mampu menciptakan tambahan 1,7 juta pekerjaan baru.

Perkembangan sistem pembayaran sudah menyentuh 160 juta penduduk Indonesia yang memanfaatkan internet dalam berbagai aspek kehidupan. Tapi itu adalah Sebagian besar kelompok masyarakat yang melek teknologi informasi. Lalu siapa yang selanjutnya menjadi target sasaran inklusi keuangan yang harusnya mendapatkan perhatian. Pekerja migran, wanita, kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar, serta kelompok Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda merupakan kelompok yang kurang tersentuh inklusi tersebut.

Sistem pembayaran yang berkembang pesat saat ini harusnya lebih menyentuh dan meyakinkan pada target inklusi sistem pembayaran. Ada 15% pengguna mobile money belum memiliki rekening bank dan 50% mengisi ulang di minimarket. Artinya, masyarakat tertarik menggunakan kemudahan system pembayaran, tapi di sisi lain mereka belum sepenuhnya friendly pada produk layanan perbankan, khususnya sistem pembayaran yang sesungguhnya. Indeks kepemilikan akun meningkat dari 31,3% pada tahun 2014 menjadi 61,7% di tahun 2020.

Digitalisasi sistem pembayarandibutuhkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan transaksinya. Disisi lain, kebutuhan dan pemahaman tersebut masih sedikit tersandera dengan kekhawatiran terhadap resiko keamanan sistem pembayaran tersebut dalam bentuk hijacking dan penyalahgunaan. Dua hal yang saling kontradiksi, namun sangat rasional. Ini merupakan tantangan bagi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam meyakinkan masyarakat terhadap keamanan dalam sistem pembayaran.

Disisi lain, kekhawatiran terjadinya resesi ekonomi dunia yang juga akan melanda Indonesia, mendorong Bank Indonesia untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan (SSK) agar goncangan tersebut tidak begitu parah dampaknya bagi Indonesia. Pengendalian Inflasi yang dilakukan dengan meningkatkan suku bunga, diharapkan tidak pula justru menimbulkan stagflasi. Kepanikan dan kehati-hatian masyarakat dalam menahan konsumsi, justru dikhawatirkan malah akan melemahnya perputaran ekonomi. Bila perputaran ekonomi melambat bahkan nyaris berhenti, maka dikhawatirkan angka pengangguran akan melonjak.

Pelonjakan ini akan berdampak pada berbagai aspek ekonomi yang nantinya akan semakin sulit untuk dipulihkan. Yakinkan masyarakat bahwa pondasi ekonomi Indonesia cukup kuat dan normalkan konsumsi serta kuatkan UMKM yang menjadi pilar ekonomi Indonesia. Momentum ketepatan dan kehati-hatian dalam menjaga stabilitas sistem keuangan menjelang 2023 dimana diyakini resesi akan memasuki fasenya sangat menentukan. Semoga resesi yang dikhawatirkan ini hanya sebuah riak kecil dalaml gelombang konjungtur perekonomian Indonesia dan dunia. (Dr. Suparmono, M.Si. Ketua STIM YKPN, Pengurus ISEI Yogyakarta, dan Peneliti Senior Sinergi Consulting Group)