Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa pelarangan ekspor timah mengarah kepada Tin Ingot atau dalam hal ini timah batangan dengan kualifikasi 99,99% atau SN 99,99.

Hal itu dikatakan langsung oleh Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara (Minerba) Irwandy Arif. "Larangan ekspor sudah mengarah kepada Tin Ingot yang memang sudah 99,99%. Sudah lama kita tidak boleh ekspor bijih timah betul sudah lama dilarang. Masalahnya interpretasi timah batangan keinginan Presiden supaya industri lebih ke hilir Tin Soldier, Tin Plate, Tin Chemical," ungkap Irwany kepada CNBC Indonesia dalam Mining Zone, Selasa (25/10/2022).

Namun pelarangan ekspor timah dengan jenis tersebut belum akan diberlakukan. Pasalnya, saat ini pemerintah sedang membentuk tim Kelompok Kerja (Pokja) Timah untuk menganalisa jenis timah mana yang akan dilarang ekspor.

-

-

Irwandy menyatakan, bahwa Presiden Jokowi sedang menunggu hasil dari Pokja Timah tersebut. Presiden Jokowi dikabarkan meminta kepada Pokja Timah untuk menyelesaikan hasil dari diskusi mengenai pelarangan ekspor tersebut dalam waktu 1 bulan.

"Hasil keputusan tidak akan negatif semua positif dari hulu sampai hilir, semua penambangan timah juga dihilir yakni timah. Kuncinya, minerba ini mengharapkan bagaimana detil suplai demand hulu sampai hilir," ungkap Irwandy.

Menteri Investasi atau Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyebutkan, bahwa pemerintah sudah bulat akan menyetop ekspor timah dan menggenjot pembangunan hilirisasi timah di dalam negeri.

Maklum, sampai sejauh ini, Bhalil mencatat hilirisasi timah di dalam negeri baru mencapai 5%. Bahlil menyebutkan bahwa, melalui penyetopan ekspor timah dan mengembangkan hilirisasi maka nilai tambah timah akan memberikan nilai yang positif bagi pembangunan nasional.

"Kita penghasil timah terbesari kedua di dunia. Nomor 1 China, china itu 70% melakukan hilirisasi, Indonesia cuma 5%. Sudah begitu harganya dikendalikan oleh negara yang penghasilan timahnya tidak sebesar Indonesia, kita menyetop untuk memberikan nilai tambah," tegas Bahlil di Kantor BKPM, Senin (24/10/2022).

Sayangnya, Bahlil belum bisa menyampaikan detil kapan waktu penyetopan ekspor timah akan dijalankan. "Ya lebih cepat lebih baik," ungkap Bahlil.

Kenapa bisa lebih cepat? Bahlil menyebutkan kalau hilirisasi timah berbeda dengan hilirisasi nikel. Di mana, industri timah itu investasinya tidak terlalu besar atau membutuhkan Rp 1 triliun paling tinggi. "Kita sudah membuat roadmapnya," ungkap Bahlil.

Hilirisasi timah sejatinya dilakukan untuk mengikuti kesuksesan hilirisasi nikel. Yang mana, RI mendapatkan nilai tambah dari ekspor nikel yang sudah dihilirisasi pada tahun 2021 mencapai US$ 20,9 miliar. "2017-2018 itu (ekspor bijih nikel) RI hanya dapat US$ 3,3 miliar. Kita ditakut-takuti waktu itu. Sudah-sudah kita hitung," tandas Bahli.

[-]

-

Tegas! Pemerintah Tetap Akan Larang Ekspor Timah
(pgr/pgr)