Jakarta, Gatra.com - Banyaknya persoalan di internal Polri, membuat Presiden Jokowi lakukan pendekatan dan pengarahan. Menurut tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ade Irfan Pulungan mengatakan bahwa arahan Presiden di hadapan ratusan perwira Polri beberapa pekan lalu sudah amat jelas tujuannya.

Semua itu merujuk pada UU Polri di mana polisi berfungsi sebagai pemelihara keamanan, penegak hukum, hingga pengayom dan pelayan masyarakat.

“Presiden kan mengingatkan sebagai aparat penegak hukum agar menjalankan proses-proses penegakan hukum, sebagai pengayom dan pelayan masyarakat juga begitu,” ucap Ade kepada wartawan Gatra, Yoga A. Pratama.

Sementara soal reformasi di tubuh Polri, kata Ade, presiden juga telah menjelaskan bahwa agar ada evaluasi dan refleksi di internal Polri, termasuk agar aparat kepolisian mengerem gaya hidup mewah. “Kita bisa mencermati. Itu kan bagian dari evaluasi,” ujarnya.

Ade menegaskan bahwa arahan Jokowi harus dilihat secara utuh, termasuk apa yang presiden singgung soal “sense of crisis”. Bagi Ade, istilah itu juga berarti teguran bagi aparat kepolisian secara menyeluruh, bukan sekadar gaya hidup.

“Itu artinya apa? Itu artinya kembali lagi ke posisi-posisi Polri, untuk di-reform lagi,” katanya.

Ade juga menjelaskan lebih jauh soal arahan Jokowi agar polisi mengawal tingkat inflasi. Dalam hal ini, ia menyebut polisi berperan sebagai penjaga stabilitas keamanan. Sebab stabilitas keamanan akan berdampak positif pada iklim ekonomi.

"Ekonomi itu kan bergantung pada keamanan, juga tergantung pada situasi politik yang ada. Makanya Pak Jokowi menyarankan polisi untuk bisa memahami politik, tanpa harus ikut politik,” ujar Ade.

Kalau ada kegaduhan politik, lanjut Ade, maka keamanan tidak stabil yang akan berujung pada iklim ekonomi yang buruk.

“Karena polisi berfungsi menjaga ketertiban, ini yang dia (Jokowi) ingatkan,” ujarnya.