AKURAT.CO, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya agar menghilangkan budaya 'setoran' ke atasan demi mendapatkan jabatan lebih tinggi.

Menanggapi hal ini, Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan, imbauan tersebut sudah berlangsung sejak lama. Namun, masih banyak anggota yang mengabaikan. 

Menurutnya, apabila hal tersebut aja sebatas imbauan saja dan tidak ada praktik, maka akan menggerus kewibawaan Kapolri. 

"Bila larangan-larangan itu hanya sekadar narasi atau retorika yang muncul bukan perbaikan tapi malah akan menggerus kewibawaan Kapolri sendiri. Karena praktik-praktik seperti itu akan jalan lagi, kalau sorotan publik menurun," kata Bambang, Jakarta, Minggu (30/10/2022).

Bambang mengungkapkan, ada tiga alasan utama praktik setoran ini masih terjadi, yaitu pertama biaya promosi, biaya pendidikan yang mahal, dan gaya hidup hedonis. 

"Kalau para petingginya tidak hedonis, tentu tak perlu menerima setoran dari bawahan," ungkapnya.

Hal itu, kata Bambang, yang menyebabkan praktik setoran ini masih berlangsung dan sudah seperti menjadi kebiasaan di internal Kepolisian.

"Soal parah atau tidak itu tentu harus ada perbandingannya. Tapi secara faktual itulah yang terjadi selama ini. Bahkan kalau tidak seperti itu justru dianggap anomali," pungkas Bambang.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menekankan seluruh jajaran Korps Bhayangkara mulai dari pejabat utama, Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek untuk menyetop tindakan pungutan liar (pungli). 

Salah satunya yaitu terkait setoran ke atasan, Sigit ingin kepercayaan publik ke Polri kembali meningkat. 

"Tentunya kita-kita yang atasan-atasan ini juga harus mengurangi hal-hal atau menghilangkan hal yang membuat anggota memiliki alasan untuk melakukan pungli, karena alasannya untuk melakukan setoran ke atasan. Ini tolong ditiadakan," kata Listyo dalam akun Instagram pribadinya seperti dilihat Akurat.co di Jakarta, Senin (24/10/2022).

Jenderal Listyo menegaskan, akan menangkap pihak yang menjual namanya untuk iming-iming sekolah dan jabatan.

"Saya kira Pak As SDM sudah melakukan nggak ada yang namanya mau masuk sekolah bayar, mau dapat jabatan bayar. Dan ini saya cek di Mabes, tidak ada seperti itu. Termasuk juga kalau ada yang bawa-bawa nama saya, tolong tangkap, laporkan," kata Sigit.

"Tidak ada untuk menempatkan jabatan harus bayar, tidak ada untuk supaya seseorang untuk sekolah harus bayar. berikan penilaian yang objektif, terkait dengan prestasinya, usulkan dan kita juga dari Mabes akan melihat hal yang sama," ungkap eks Kabareskrim Polri itu. []