TEMPO.CO, Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN berupaya mendorong ekosistem kendaraan listrik atau EV dengan menggencarkan pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyanti mengatakan hingga September 2022 sudah terdapat 412 unit SPKLU di 295 lokasi.

Dari total SPKLU tersebut, Edi menyebut PLN telah berpartisipasi dalam pembangunan SPKLU sebanyak 216 unit atau 52 persen dari total SPKLU secara nasional di 120 lokasi.

“Itu upaya kami untuk mendorong ekosisitem EV agar bisa diakselerasi,” ujar Edi dalam acara webinar Road to G20 Himpuni, Selasa, 25 Oktober 2022.

Baca: Luhut Targetkan RI Bisa Mandiri Pakai Energi Terbarukan 10 Tahun ke Depan

Dalam mendorong pembangunan SPKLU di seluruh Indonesia, Edi menyebut PLN menggunakan dua skema. Dua skema itu adalah pembangunan SPKLU secara mandiri dan kerja sama skema kemintraan atau partnership dengan entitas bisnis lain.

Sejauh ini, Edi melanjutkan, PLN telah melakukan kerja sama kemitraan penyediaan SPKLU dengan pola franchising investor owned investor operate (IO2) dengan swasta maupun BUMN, seperti KFC, BNI, dan Himbara. Dia juga mengatakan sudah ada 48 calon mitra yang berminat mengembangkan SPKLU bersama PLN.

“PLN bekerja sama dengan KFC, mereka meminta 100 unit dipasang. SPKLU yang sudah dipasang hingga saat ini sudah ada di 11 lokasi,” ujar Edi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan aneka tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengejar migrasi kendaraan listrik. Salah satunya pengembangan industri manufaktur yang mendukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan itu.

“Industri manufakturnya masih relatif baru di Indonesia,” ujar dia dalam acara virtual Himpuni, Selasa, 25 Oktober 2022.

Tantangan lainnya, Luhut melanjutkan, adalah persoalan harga. Ia menyebut harga kendaraan listrik masih lebih tinggi ketimbang kendaraan konvensional dengan bahan bakar minyak (BBM).

Selain itu, infrastruktur pendukung, seperti SPKLU yang belum tersebar secara masif. “Termasuk insentif keuangan,” kata Luhut.

RIRI RAHAYU | KHORY ALFARIZI

Baca juga: Luhut Ingin RI Jadi Penghasil Baterai Listrik: Target 2028 Nomor 2 di Dunia

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.