Anggota DPRD DKI mendesak Pemprov untuk segera membebaskan bantaran Kali Pesanggrahan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera merealisasikan pembebasan lahan bantaran Kali Pesanggrahan, termasuk di Jalan Haji Briti, Kembangan Selatan, Jakarta Barat.

Menurut anggota Komisi Bidang Pembangunan DPRD DKI itu, setiap musim hujan dan ditambah datangnya air dalam jumlah besar dari hulu, kawasan tersebut kerap direndam banjir.

Hal itu menyebabkan warga was-was karena beberapa rumah warga akhirnya mengalami kerusakan akibat sering tergerus air kali yang meluap. "Saya berharap Pj Gubernur Heru Budi Hartono bisa membuat permasalahan ini menjadi program prioritas," katanya.

Berdasarkan pengecekan di lapangan banyak sekali rumah warga yang retak dan cukup membahayakan pada saat banjir melanda wilayah tersebut. "Luapan banjir tersebut akan tumpah ruah berdampak sampai ke perempatan lampu merah Puri," kata Kenneth.

Saat ini warga Jalan Haji Briti, Kembangan Selatan masih menunggu kejelasan dari Pemprov DKI Jakarta terkait pembebasan lahan untuk program normalisasi Kali Pesanggrahan. Walaupun beberapa waktu lalu sudah pernah dilakukan sosialisasi tapi hingga saat ini tidak ada kejelasan.

"Menurut keterangan warga, tidak ada kejelasan dari Pemprov DKI Jakarta, sebelumnya sudah pernah dilakukan sosialisasi terkait uang pengganti pembebasan lahan itu, tetapi tidak ada kelanjutannya lagi hingga saat ini," katanya.

Masyarakat juga saat ini merasa resah dan mempertanyakan nasib mereka yang tidak ada kejelasannya sampai hari ini. Kenneth menjelaskan, trase dan penetapan lokasi di wilayah itu sudah jelas sehingga tinggal ada atau tidak kemauan serius dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) dalam mengeksekusinya.

"Warga yang tinggal di bantaran kali harus segera direlokasi. Karena wilayah tersebut sangat berbahaya untuk bermukim, ditambah banyaknya pondasi rumah warga yang sudah retak dan hancur karena tergerus air kali," katanya.

Hal ini sangat berisiko, rawan longsor dan bisa membahayakan nyawa. Sementara untuk pindah dari lokasi ini, warga sekitar terkendala oleh biaya. "Mereka tidak punya uang untuk pindah dan memulai hidup di wilayah yang baru nanti," kata Kenneth.

Kenneth menyebutkan, warga berharap dengan uang pengganti pembebasan lahan yang layak dapat membuat mereka memulai hidup baru, tidak dikhawatirkan dengan banjir yang kerap menimpa mereka.

Kenneth mengingatkan, jika ingin mengeksekusi proyek harus secara tuntas dan jangan setengah-setengah. Nasib orang digantung terus-menerus dan warga dibiarkan terkatung-katung seperti ini.

"Karena itu, saya berharap Pak Pj Gubernur DKI bisa memahami permasalahan ini dan bisa langsung mengeksekusi program ini," katanya.

Dia juga berharap Pj Gubernur bisa mengecek permasalahan di wilayah Haji Briti, Kembangan Selatan, ini untuk melihat secara langsung dan bisa mengambil satu kesimpulan valid.

Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas itu juga menyarankan jika hendak melakukan pembebasan lahan, diharapkan peta trasenya mengikuti aliran sungai dan dilakukan dengan perhitungan yang tepat.

Hal itu mengingat saat sosialisasi sebelumnya, peta trase yang ditunjukkan kepada warga dipotong secara garis lurus. Warga mengkhawatirkan banyak rumah yang seharusnya tidak terkena relokasi malah terkena dampaknya.

Dia berharap kalau bisa peta trase program Kali Pesanggrahan di wilayah Haji Briti, Kembangan Selatan, ini bisa diubah untuk mengikuti aliran sungai saja.

"Jangan main potong lurus, karena kalau mengikuti dasar peta trase awal, ada mushala yang jauh dari pinggiran kali ini akan terkena dampak relokasi juga," katanya.

Warga juga sempat mengkhawatirkan hal tersebut dan menyampaikan kepada Kenneth. "Menurut saya harus ada hitung-hitungan yang pas," kata Kenneth.

sumber : Antara