Sejak tahun 1999 hingga 2024 sudah menjadi saksi bahwa, Megawati Soekarnoputri didapuk menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selama 25 tahun tanpa pembatasan masa jabatan, pasca reformasi ini kekuasaan yang dibangun Megawati menghadapi dilema besar meneruskan tirani kekuasaan kepemimpinan trah Soekarno untuk diambil alih oleh Joko Widodo (Jokowi) sebagai ketua umum PDIP.

Presiden Joko Widodo yang telah dua priode menjadi presiden 2014 dan 2019 berpotensi mendapatkan dukungan dari loyalis dan kader Parpol untuk memutus mata rantai tirani kekuasaan Megawati. Berdirinya PDIP menganut ide-ide marhenisme dalam sosialisme politik dan mengolaborasi ide-ide nasionalisme Soekarno berdemokrasi.

Namun, salah satu tonggak sejarah reformasi  tentulah menjadi pelajaran PDIP menghindari anomali kekuasaan atau yang biasa disebut dengan penyalahgunaan kekuasaan “abuse of power”  rezim Orde Baru (ORBA) dalam sistem kepemimpinan Soeharto yang otoriter. Maka pada amandemen yang pertama dilakukan adalah pembatasan kekuasaan eksekutif yang dominan. Patron politik keluarga Cendana mengendalikan berbagai sektor Parpol, birokrasi pemerintah, militer dan swasta masuk kedalam jurang resesi ekonomi terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kekuasaan Megawati memimpin PDIP menopang landasan historisitas kader politik yang kuat, bahkan sangat bepengaruh anjloknya suara PDIP yang mempunyai sindikasi pararel dengan turunnya popularitas sosok sentral Megawati Soekarnoputri karena perubahan pola politik dan sejumlah skandal selama dia menjabat sebagai Presiden menggantikan Gus Dur.

Situasinya pada tahun 2014 agak berbalik, sosok Joko Widodo berhasil meningkatkan elektabilitas menjadi partai mayoritas dengan suara 18,9 persen. Kinerja positif  Joko Widodo membangun kekuatan loyalis dan relawan berhasil mengantarkan Joko Widodo sebagai Presiden RI. Tren positif berlanjut pada tahun 2019 suara PDIP memperoleh 19,3 persen dan mengantarkan Jokowi untuk kedua kalinya menjabat sebagai Presiden.

Sosialisme PDIP dan Tirani Megawati

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dideklarasikan pada 10 Januari 1973 mempunyai politik aliran sosialis Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Kristen dan Katolik, hingga sosialis Partai  Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA) melebur menjadi satu partai dari kebijakan rezim Orde Baru menggunakan strategi operasi depolitisasi melalui sistem peleburan atau fusi hanya menyisakan dua partai politik ditambah satu golongan dalam konstelasi kontrol kekuasaan politik nasional.

Kekuatan figur Megawati telah menjadi tirani kekuasaan bagi kesuksesan PDI, yang kemudian pada tahun 1999 berubah namanya menjadi PDI Perjuangan (PDIP). Mega masih menjadi patron tunggal sosialisme yang powerfull dan tirani kekuasaan  PDIP seakan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan,  aliran Nasionalis Sosialis (NaSos) PDIP berujung pada otoritarian, kader  dijadikan petugas Parpol dikontrol penuh oleh ketum Parpol.

Joko Widodo berhasil membuka ruang batasan afiliatif figur utama Megawati, miltansi loyalis dan relawan Jokowi melebihi daripada sistem kader Parpol.Potensi cukup besar mengambil alih menjadi ketum PDIP secara aklamasi pada Kongres VI PDIP pada bulan Agustus 2024 untuk menentukan arah kebijakan partai lebih modern, memberikan suara loyalis dan relawan yang telah mendukung kinerja Presiden Joko Widodo untuk bisa maju Capres dan Cawapres melalui PDIP.

Loyalis  Relawan Joko Widodo dan Musra

Konstelasi politik loyalis dan relawan Jokowi menjadi perhatian PDIP karena telah banyak menaikan elektabilitas  figure Jokowi dan PDIP  untuk memperoleh tiket presidential treshold  lebih dari 19 persen. Kekuatan loyalis dan relawan untuk mendukung  partai politik membahas dukungan capres 2024. Politik relawan menggunakan strategi Musyawarah Rakyat (Musra) menjaring dan mempertimbangkan tokoh-tokoh, pejabat negara sebagai loyalis Jokowi untuk mendapatkan elektabilitas.

Musyawarah Rakyat (Musra) diadakan 34 provinsi di Indonesia mempunyai tujuan menyediakan ruang bagi publik untuk menyuarakan aspirasi politik mengenai capres 2024 dan mempunyai komitmen, loyalitas meneruskan program kerja pemerintahan Joko Widodo sebagai rekomendasi hasil Musra.

Selayaknya Musra tidak hanya mencari elektabilitas tertinggi tetapi lebih mengindentifikasi loyalis dalam pemerintahan Joko Widodo bukan dari kader Parpol, sasaran politik relawan memprioritaskan para pejabat negara yang menjadi loyalis Jokowi yang mengedepankan penilaian program kerja pemerintahan berhasil dan sukses di masyarakat.

Oleh : Nazar EL Mahfudzi

Pengamat Politik Muhammadiyah

Disclaimer : Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.