AKURAT.CO Tersiar kabar bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditawari posisi dua menteri oleh salah seorang pengusaha yang tak terungkap identitasnya. Hal ini disebut sebagai upaya menjegal dukungan Anies Baswedan sebagai calon Presiden (Capres) 2024.

Sekjen PDI-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto enggan berkomentar lebih jauh saat ditanya soal isu tersebut. Menurut dia, saat ini yang terpenting adalah mengatasi permasalahan bangsa dengan bergotong-royong.

"Yang penting adalah bagaimana sekarang kita mengatasi persoalan pokok bangsa, semua bekerja sama, semua bergotong royong akan ada tiba momentum untuk berkonsentrasi," kata Hasto saat ditanya oleh awak media di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2022).

baca juga:

Meski begitu, Hasto mengingatkan bahwa akan ada saatnya setiap parpol akan saling berkontestasi di Pemilu 2024. Tepatnya pada bulan Oktober hingga November 2023 di hari pendaftaran Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024.

"Setelah pada bulan Oktober (2023) nanti (pendaftaran Capres) hingga batas akhir di November (untuk penutupan masa pendaftaran Capres-Cawapres 2024). Kita tunggu momentum itu dan mari kita berikan energi positif bagi bangsa dan negara," ujar dia.

Ketika disinggung kembali soal pertanyaan itu, Hasto lagi-lagi tidak menjawab secara gamblang, dirinya justru mengaitkan dengan makna Sumpah Pemuda.

"Itu kita (sedang memeringati) Sumpah Pemuda, jangan berbicara hal-hal di luar persatuan dan kesatuan bangsa," tukas Hasto.

Sebelumnya, Eks Staf Khusus Menteri ESDM Muhammad Said Didu mendengar kabar ada pengusaha yang ditugaskan melobi PKS untuk menarik dukungan kepada Anies Baswedan.

Pernyataan itu disampaikan pegiat media sosial itu untuk memberikan komentar pada artikel berjudul "Beredar Kabar PKS Ditawari 2 Menteri, Untuk Gagalkan Koalisi Anies?".

"Dan kabar lain juga, bahwa salah satu pengusaha batubara sudah 'ditugaskan' memberikan dana besar agar menarik dukungan," ucap Said Didu melalui akun Twitter @msaid_didu, Kamis (27/10/2022).

Cuitan Said Didu kemudian dibalas oleh juru bicara PKS Muhammad Kholid. Dia menegaskan isu tersebut fitnah.

"Ini hoax & fitnah. Keputusan Musyawarah Majelis Syuro VII tegas menyatakan @PKSejahtera tetap di luar pemerintahan (oposisi) hingga 2024," kata Kholid via akun Twitter.

Cuitan Kholid sudah dikonfirmasi dan dia mengizinkan untuk dikutip dalam pemberitaan. []