Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai pemberian sanksi lisan dari PDIP kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merupakan hal yang baik.

Menurutnya, hal tersebut merupakan cara PDIP untuk mendisiplinkan para kadernya. Seperti diketahui, sebelumnya Ganjar diberi teguran sebagai buntut dari kesiapannya menjadi salah satu kontestan dalam Pilpres 2024.

“PDIP hanya menegakkan aturan yang sudah dibuat saja. Hal tersebut sangat bagus untuk pembelajaran politik internal PDIP,” ujar Ujang Komarudin kepada GenPI.co, Jumat (28/10). Meski demikian, Ujang menilai publik akan merasa bahwa pemberian teguran tersebut bukan hal yang demokratis.

“Saya melihat PDIP terancam berkonflik atau pecah jika aturan partainya tidak ditegakkan,” tuturnya. Dirinya berpendapat demikian lantaran PDIP memiliki dua kader yang siap menjadi bakal capres, yakni Ganjar dan Ketua DPR Puan Maharani. “Kita tahu, Puan pasti lebih direstui dari pada Ganjar,” ucapnya.

Baca Juga: Batas Usia Capres Harus Dihapus, Rian Ernest PSI: Demokrasi adalah Partisipasi Bukan Membatasi!

Meski demikian, Ujang meyakini Ganjar tidak akan diam dan tetap bermanuver. Sebab, menurutnya, Ganjar punya sosok kuat di belakangnya. “Orang tersebut mendorong agar pergerakan politiknya Ganjar berjalan,” kata dia.

Akan tetapi, Ujang menilai sikap PDIP sangat baik dari segi pendidikan internal partai. Menurutnya, hal tersebut bisa mendisiplinkan kader.“Saya melihat sebagai pendidikan politik sangat bagus karena menegakkan aturan partai itu sebuah keharusan,” ujar Ujang.

Baca Juga: Melalui M2U, Transaksi Digital Maybank Indonesia Capai Rp 71,05 Triliun

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan GenPI. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab GenPI.