PKS belum menyepakati deklarasi koalisi bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat pada 10 November 2022. NasDem menghormati sikap PKS sebab wacana 'Koalisi Perubahan' tak bisa dipaksakan.

"Ya tentu kita hormati ya. Kita tidak kawin paksa membangun koalisi ini, tentu butuh saling kesepahaman satu dan lainnya. NasDem itu memberikan proposal 10 November iya," kata Ketua DPP NasDem Willy Aditya kepada wartawan, Jumat (28/10/2022).

"Tapi kalau Demokrat dan PKS belum sepakat, tentu kita tidak bisa paksakan. Kita yang harus memahami, dan tentu saling memahami itu menjadi syarat utama dalam membangun koalisi," sambung dia.

-

-

Partai NasDem mengamini soal ada sejumlah hal yang belum disepakati dengan PKS, seperti arah pemerintahan hingga soal capres-cawapres. Sebab, menurut NasDem penjajakan koalisi masih terus berjalan.

"Iya kan masih berjalan ya, tentu belum ada yang final, namanya juga proses pematangan ya. Tapi intensitas terus terjadi. Jadi kalau sudah ada kesepakatan, satu per satu pasti nanti pasti akan kita publish," ujarnya.

"Ini sebuah dinamika yang masih terus berkembang tentu membangun kesepahaman tiga partai dan sekaligus dengan capres," imbuh dia.

NasDem pun mengaku tak merayu atau membujuk PKS dan Demokrat agar 10 November 2022 dilaksanakan deklarasi Koalisi Perubahan. NasDem meyakini proses penjajakan koalisi berjalan secara natural dan dinamis.

"Kami nggak ada merayu (Demokrat dan PKS), nggak ada proses rayu merayu ya. Ya jalan saja, natural saja. Bahwa nantikan proses yang terbangun sejauh ini yang menjadi benang merah dari ketiga partai ini kan Pak Anies ya, masalah timing ini kapan dideklarasikan, bagaimana mekanismenya itu kita serahkan saja kepada masing-masing partai, NasDem sudah deklarasi," ucap Willy.

"Apakah kemudian masing-masing partai mau deklarasi dulu sendirian itu monggo-monggo saja, mau deklarasi bersama juga bisa. Kalau NasDem prosesnya adalah satu hal ya dinamis saja lah," imbuhnya.