Lebih lanjut, Marullah mengungkapkan bahwa semua program-program yang menjadi prioritas sudah dipilih berdasarkan hasil koordinasi dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan berbagai Kementerian.

"Kami telah melakukan inventarisasi kegiatan mana yang perlu ditebalkan dan juga ditambahkan yang nantinya menjadi bahan saat melakukan pembahasan dengan DPRD. Kegiatan tersebut antara lain dalam penanganan banjir, kemacetan, tata kelola lingkungan termasuk program bedah kampung," jelas Marullah.

Nantinya, KUA-PPAS akan dibahas di tiap komisi bersama dengan legislatif. Adapun pengesahan APBD akan dilakukan paling lambat sebelum 30 November 2022.

Reporter: Lydia Fransisca

Sumber: Merdeka.com