Bhima Yudhistira Direktur Center of Economics and Law Studies (CELIOS) menyarankan Pemerintah mengkaji ulang asumsi nilai tukar Rupiah dalam APBN 2023 yang semula Rp14.800 per Dollar AS.

“Asumsi nilai tukar dalam APBN 2023 perlu dilakukan revisi karena terjadi perubahan dinamika ekonomi. Moderasi harga komoditas berpengaruh terhadap pertahanan stabilitas Rupiah,” ujarnya di Jakarta, Senin (17/10/2022).

Pada semester I 2022, lanjut Bhima, nilai tukar Rupiah masih bisa terjaga dengan bantuan bonanza komoditas. Tapi, kalau terjadi pembalikan arah, maka tekanan kurs bisa terjadi.

“Berikutnya, penyesuaian kurs Rupiah mendesak dilakukan karena postur belanja akan mengalami peningkatan terutama belanja subsidi energi,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati anggaran subsidi energi di 2023 mencapai Rp211,9 Triliun.

Asumsi dasar Makro 2023 menyebutkan, target pertumbuhan ekonomi di 5,3 persen, inflasi year on year (YoY) 3,6 persen, nilai tukar Rp14.800 per Dolllar Amerika Serikat.

“Dikhawatirkan realisasi subsidi energi yang lebih tinggi dari rencana membuat tekanan pada penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) kembali terjadi tahun depan,” imbuhnya.

Harga BBM sudah mengalami penyesuaian bulan September lalu. Menurutnya, kenaikan Harga BBM menyumbang inflasi dan bisa menekan pemulihan ekonomi.

“Inflasi energi yang terlalu tinggi bisa menekan pemulihan ekonomi,” ungkapnya.

Di tengah penguatan Dollar AS terhadap Rupiah, Bhima menjelaskan Pemerintah bisa melakukan upaya ekstra untuk mendorong Devisa hasil ekspor lebih banyak dikonversi ke kurs Rupiah, terutama devisa pertambangan dan hasil perkebunan.

“Dalam situasi strong Dollar terjadi secara berkelanjutan, maka Bank Indonesia (BI) perlu mempersiapkan capital control atau syarat bagi eksportir untuk menyimpan hasil ekspor dalam perbankan domestik selama sekurangnya 6-9 bulan,” paparnya.

Kemudian, Bhima mendorong Pemerintah meningkatkan porsi local currency settlement dengan penambahan kerja sama negara tujuan ekspor utama menggunakan kurs lokal.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian mengatakan, Indonesia terhitung masih lebih tahan banting dari krisis ekonomi di tingkat global dibanding banyak negara lain.

“Beberapa lembaga pemeringkat seperti S&P dan lain-lain melihat ekonomi Indonesia relatif stabil di tengah banyak negara ratingnya turun. Itu menunjukkan fundamental ekonomi kuat dan dari keuangan, utang, fiskal dan moneter cukup prudent,” ucapnya pekan lalu, di Jakarta.

Walau pun terjadi pelemahan nilai Rupiah, Ketua Umum Partai Golkar bilang efeknya tidak terlalu parah karena masih banyak negara lain yang terdepresi lebih dalam.

Sementara itu, Uchok sky Khadafi Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) mengingatkan semua pihak jangan terlena dengan kondisi ekonomi Indonesia yang diklaim masih mampu bertahan, bahkan mendapat pujian dari International Monetary Fund (IMF).

Dia bilang, tantangan ke depan akan semakin berat. Salah satu indikatornya adalah pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang menambah berat beban APBN.

“Badai ekonomi makin mendekat, ketika lemahnya Rupiah akan membebani APBN kita,” terangnya.

Uchok menambahkan, Indonesia masih menggunakan Dollar AS untuk membayar utang luar negeri dan keperluan lain. Ketika nilai tukar Rupiah melemah terhadap Dollar AS, maka akan semakin bertambah besaran Rupiah yang dikeluarkan.

“Ketika mau bayar utang dan bunga utang dalam bentuk Dollar AS, akan naik tinggi dalam Rupiah. Belanja impor bahan baku atau yang lain, akan tinggi dan mahal. Daya beli rakyat makin lemah, dan lama kelamaan, Rupiah tidak laku lagi sebagai alat transakai jual beli dalam negeri sendiri,” sambungnya.

Maka dari itu, Uchok berharap perencanaan APBN 2023 lebih memberi ruang pada sektor pertanian, perkebunan, dan pangan.

Sedangkan sektor lain seperti Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) ditunda, dan alokasi belanja negara untuk alutsista TNI dan Polri juga baiknya dialihkan untuk kemandirian pangan dan energi.

“Perencanaan APBN ke depan, harus banyak pertanian dan perkebunan untuk menanam pangan. Tolong tinggal proyek IKN, atau APBN 2023 naik jadi Rp3.050 triliun,” tandasnya.(rid/ipg)