Dinamika di internal PDIP terkait manuver pencapresan mencuri perhatian. Salah satu yang jadi sorotan mengenai sanksi yang diberikan ke sejumlah pihak.

Mengenai hal ini, Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai teguran PDIP untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merupakan hal yang baik. Menurutnya, teguran yang dilayangkan PDIP tersebut memiliki dampak positif untuk para kader partai.

“Sisi positifnya adalah PDIP menegakkan aturan dan disiplin koordinasi partai,” ujar Ujang dilansir dari GenPI.co, Kamis (27/10).

Ujang menilai teguran tersebut merupakan hal yang wajar lantaran PDIP sudah mengeluarkan aturan untuk tak bicara soal pilpres sejak 2 tahun lalu.

“Sejak 2 tahun lalu PDIP sudah meminta kadernya di seluruh Indonesia tidak bicara pilpres atau pencapresan itu,” tuturnya.

Baca Juga: NasDem Dapat Angin Segar Imbas Deklarasikan Anies Baswedan, Elektabilitas PDIP Mulai Mengkhawatirkan karena Alami Penurunan!

Dengan teguran tersebut, menurutnya, aturan partai akan kembali tegak dan semua kader tetap taat kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Aturan tersebut harus ditaati dan dilaksanakan semua kader, termasuk Ganjar,” kata Ujang.

Ujang juga menilai teguran lisan terebut bukanlah hal yang salah. Sebab, menurutnya Ganjar acap kali terkesan bermanuver.

“Misalnya, dia menyatakan siap menjadi capres atau terlihat seperti membuat relawan di seluruh Indonesia dalam konteks pencapresan,” ucapnya.

Dirinya menduga narasi yang diucapkan Ganjar terkait kesiapan seorang kader maju sebagai capres berbenturan dengan mekanisme dan aturan partai yang sudah ada.

Baca Juga: Manuver Menggelegar Anies Baswedan Bersama Tiga Partai Nggak Main-main, Refly Harun Khawatir Ada yang 'Ngambek' Soal Cawapres: Apakah AHY...

“Aturan tersebut harus ditaati agar PDIP tidak hancur. Sebab, para kader nantinya akan berani menentang dan melawan aturan partai jika tak ditegakan,” pungkas Ujang. (*)

Baca Juga: BCA Gandeng Pemprov Bali Fasilitasi Layanan Payment Gateway

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan GenPI. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab GenPI.