Warta Ekonomi, Jakarta -

Manuver partai dan aktor politik terus berlangsung demi mendapat hasil terbaik di Pemilu 2024.

Mengenai hal ini, Pengamat politik Zaki Mubarak melihat Partai Demokrat memiliki alasan kuat mengajukan ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi pasangan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

Menurut Zaki, dalam koalisi posisi sudah seharusnya setara saling menghormati.

"Jika Surya Paloh sudah mengajukan Anies, tentu Partai Demokrat juga merasa berhak mengajukan cawapresnya," ujar Zaki dilansir dari GenPI.co, Rabu (26/10).

Dalam hal tersebut adalah sang putra mahkota, yakni AHY. "Sikap PKS tampaknya setuju saja dengan AHY menjadi cawapres " lanjutnya.

Baca Juga: Manuver Menggelegar Anies Baswedan Bersama Tiga Partai Nggak Main-main, Refly Harun Khawatir Ada yang 'Ngambek' Soal Cawapres: Apakah AHY...

Pasalnya, akademisi dari Universiras Islam Negeri (UIN) Jakarta itu menyebut Partai Demokrat punya alasan obyektif.

"Alasannya yakni kontribusi kursi Partai Demokrat dalam koalisi tiga parpol sangat signifikan," ungkapnya.

Menurut Zaki, jika hanya Nasdem dan PKS, koalisi akan bubar karena tidak memenuhi syarat.

"Terlebih, survei Kompas terakhir elektabilitas Partai Demokrat melejit menjadi lebih 14 persen dan masuk tiga besar nasional," tuturnya.

Sementara Nasdem dikatakan terseok karena hanya diangka 4 persenan.

Baca Juga: 'Tsunami' Dukungan Rakyat ke Anies Baswedan Tak Terbendung, NasDem Malah Masih Main Aman, Rocky Gerung Kasih Pesan Serius: Golkar Membaca…

Hal itulah yang membuat Partai Demokrat sangat percaya diri dan ini menjadi modal besarnya mengajukan AHY sebagai cawapres.

"Menurut saya, Surya Paloh akan realistis menerima AHY sebagai cawapres," pungkasnya.

Baca Juga: Mohon Maaf Ya Pak Anies dan Kang Emil, Anda Tetap Tak Bisa Nyapres Meski Presidential Threshold 20 Persen Dihilangkan

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan GenPI. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab GenPI.