Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu menyoroti jajaran komisaris perusahaan plat merah yang berasal dari politisi, ormas, serta relawan.

Seorang warganet dengan akun Twitter @Quvvatt mengunggah sebuah bagan latar belakang tokoh yang menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebanyak 44 komisaris BUMN berasal dari relawan, kemudian 18 berasal dari partai politik, selanjutnya 5 berasal dari NU, serta 4 lagi berasal dari ormas dan lainnya.

Netizen tersebut menilai bahwa alasan Nahdatul Ulama (NU) membela pemerintah, salah satunya karena diberikan jabatan di dalam BUMN sebagai komisaris.

"Komisasiris BUMN dari politisi. Didominasi oleh relawan, NU juga kebagian. Pantesan NU mati2an belain pemerintah wk wk wk," ungkapnya.

Salah satu komisaris yang berasal dari NU yaitu Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj, ia menduduki jabatan sebagai komisaris utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Erick Thohir Nomor: SK-64/MBU/03/2021, Said Aqil diangkat menjadi Dewan Komisaris KAI sejak 3 Maret 2021.

Ketika menjabat sebagai Ketua PBNU, Said Aqil menyatakan dukungannya kepada Jokowi secara terbuka, saat melawan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden.

Sementara itu, Said Didu menyindir para komisaris BUMN, jika memang tidak bisa membuat perusahaan plat merah menjadi lebih baik, setidaknya tidak membuat lebih buruk.

"Jika tdk bisa memperbaiki BUMN, minimal tdk merusak," pungkasnya yang dikutip dari Twitter @msaid_didu, Jumat (28/10).

Jika tdk bisa memperbaiki BUMN, minimal tdk merusak https://t.co/DvmVYXv6Js

— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) October 27, 2022

Foto: Dakwah Digital dan Komitmen Keindonesiaan/Net