Bupati Jember Hendy Siswanto bersama Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi menunjukkan Rancangan Perda APBD 2023 yang disahkan dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (27/10/2022) malam. (ANTARA/HO-Diskominfo Jember)

Elshinta.com - Bupati Jember Hendy Siswanto bersama pimpinan DPRD setempat, Kamis (27/10) malam, mengesahkan Rancangan Peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dengan angka defisit diproyeksikan sebesar Rp284 miliar.

Pendapatan daerah dalam APBD Jember 2023 diproyeksikan sebesar Rp3,923 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp4,207 triliun sehingga ada defisit sekitar Rp284 miliar.

"Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja samanya yang membuat Perda APBD 2023 berjalan lebih cepat dari tahun sebelumnya," kata Bupati Jember Hendy Siswanto dalam keterangannya, Jumat.

Selain itu, Hendy juga berterima kasih kepada jajaran forum komunikasi pimpinan daerah, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan para camat sehingga Perda APBD 2023 dapat disahkan.

"Semoga menjadi pelecut semangat untuk saling bersinergi dalam menyukseskan program peningkatan kesejahteraan masyarakat Jember," tuturnya.

Hendy mengatakan sejumlah catatan dari fraksi-fraksi akan menjadi pekerjaan rumah untuk tahun mendatang sehingga sisa dua bulan pada tahun 2022 akan bekerja maksimal dan pada awal Januari 2023 bisa lebih memantapkan sejumlah program untuk masyarakat Jember.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan perlu menjadi perhatian bersama bahwa masalah defisit harus dihindari, meskipun dalam sistem anggaran kinerja dibenarkan adanya defisit anggaran.

"Sedapat mungkin dihindari dengan mengupayakan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi dalam pengelolaan keuangannya," tuturnya.

Menurut ia, upaya-upaya dimaksud merupakan pekerjaan rumah bersama sehingga hal itu menjadi perhatian dan prioritas dalam menunjang kekuatan anggaran pada masa mendatang yang lebih mandiri, sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah pusat.

"Dari hasil pembahasan materi Raperda APBD, terdapat pergeseran anggaran pada beberapa internal OPD yang bertujuan mengefektifkan kegiatan agar dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan rencana," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengirimkan surat kepada seluruh bupati dan wali kota di provinsi setempat untuk melakukan pembahasan Perda APBD 2023 lebih cepat.