Jakarta, Gatra.com - Peneliti Politik Senior BRIN Siti Zuhro, menilai wajar adanya peringatan, bahkan sanksi teguran lisan yang diberikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan kepada salah satu kadernya yang saat ini menjabat sebagai Gunernur Provisnis Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. 

Menurut Siti, tindakan Ganjar tersebut menimbulkan multifasir di kalangan masyarakat umum, dan tidak memerhatikan instruksi dari Megawati, sebagai ketua umum partai.

“Mekanismenya jelas, bahwa yang punya otoritas untuk mencapreskan dalam Pemilu 2024 nanti adalah Ketum. Ketum diberikan otoritas tertinggi untuk menentukan capres PDI Perjuangan. Kalau Ganjar itu kader PDI Perjuangan mestinya paham banget mekanismenya,” jelasnya saat dihubungi melalui layanan telepon WhatsApp pada Senin (24/10).

Menurut Siti, yang mencalonkan calon Presiden secara aturan partai memang bukan relawan dan para kader PDI Perjuangan harus memahami aturan tersebut sejak dini.

“Kalau saya melihat di perspektif PDIP harus seperti itu, karena ada aturan main yang jelas, sering diulang-ulang oleh bu Mega dan di dalam rapimnas yang lalu. Itu sudah dikatakan juga, kan?” paparnya.

Selain itu, Situ juga menyebutkan, pernyataan PDI Perjuangan selama ini tegas, terkait maslaha ini, bahkan  kader partai juga diminta tidak bersikap dua kaki dan diwanti-wanti bagi yang ingin kerja sendiri.

Saat ditanyakan apakah ini sinyal kuat PDI Perjuangan yang kekeuh ingin mengusung Puan Maharani sebagai Capres 2024, menurut Siti, bisa saja ada kemungkinan itu.  “Iya, jadi kalau saya melihat itu tidak bisa memotong rangkaian (cerita) lama.” Hal ini terkait saat Megawati tidak ingin kembali mencalonkan diri sebagai Presiden pada 2014, walaupun kemungkinan di dalam hati Megawati sudah tergerak.

Namun, karena Megawati sudah kalah dua kali, pada akhirnya, Joko Widodo dicalonkan pada saat itu karena desakan kuat dari relawan Jokowi yang anggotanya kader PDIP sendiri.

“Tapi tidak untuk 2024, kelihatannya, karena persiapan itu sudah agak panjang untuk Bu Mega menyiapkan atau menatap mbak Puan. Ini dia udah jadi Ketua Fraksi,Ketua DPR RI, Menko PMK,” ujarnya.

Menurut Siti, setiap partai melakukan kalkulasi dan pertimbangan politik sebelum ditentukan kalah atau menangnya Puan Maharani dari Pilpres 2024 sebagai Capres yang diusung oleh PDI Perjuangan.

“Pastinya harus punya prospek seperti itu. Mungkin PDIP menghitung sekitar 22 persen untuk legislatif. Kalau pemilih-pemilih atau votersnya tadi itu juga memilih Puan sudah dapat 22 persen,” ungkapnya.