Pemerintah memperkuat surveilans untuk mengantisipasi lonjakan kasus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Brian Sri Prahastuti, menegaskan Pemerintah mempercepat penanganan kasus gagal ginjal akut pada anak. Pemerintah juga memperkuat surveilans untuk mengantisipasi lonjakan kasus.

Brian mengatakan, beberapa langkah telah disiapkan, lanjutnya, bahkan sudah berjalan seperti penguatan sosialisasi kepada keluarga dan tindakan kuratif seperti pemberian antidotum(penawar racun). Menurutnya, pemerintah telah membeli antidotum Fomepizole dari Singapura dan Australia dalam jumlah besar.

Dalam penanganan kasus yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr.Cipto Mangunkusumo (RSCM), pasien yang mendapatkan terapi antidotum menunjukkan perbaikan signifikan.

Selain itu, Pemerintah memperkuat surveilans untuk mengantisipasi lonjakan kasus. Melalui surveilans, maka akan diketahui akurasi dan keterpaduan data terkait kasus gangguan ginjal. Sehingga, kebijakan penanganan yang dirumuskan berbasis bukti serta memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat.

"Kami melihat masih ada potensi banyak kasus yang belum terdata dengan baik. Agar ini tidak menjadi fenomena gunung es, maka kegiatan surveilans diperkuat," jelasBrian.

Surveilans merupakan kegiatan pengamatan penyakit secara terus menerus dan sistematis terhadap kejadian, distribusi penyakit, serta faktor-faktor yang memengaruhipada masyarakat. Melalui kegiatan itu, penanggulangan dan tindakan akan lebih efektif.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan obat antidotum Fomepizole telah diuji coba kepada 10 dari 11 pasien di RSCM. Hasilnya, kondisi pasien membaik dan sebagian di antaranya stabil. Kemenkes menyimpulkan Fomepizole memberikan dampak positif.

Budi pun memastikan bahwa obat tersebut akan diberikan secara gratis kepada seluruh pasien. "Dan kami akan mempercepat kedatangannya ke Indonesia, sehingga anak-anak bisa terselamatkan," ujar Budi.

Sementara anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyomeminta Pemerintah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait penghentian penggunaan obat sirop mengandungetilen glikolmelebihi ambang batas yang dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal akut pada anak di Indonesia.

"Jangan sampai masyarakat mendapat informasi simpang siur sehingga timbul kepanikan," kata Rahmad dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dia menilai Pemerintah juga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara mengatasi penyakit yang diderita anak-anak, seperti batuk dan demam, tanpa harus menggunakan obat cair.

sumber : Antara