AKURAT.CO, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan ke Dewan terkait kerjasama bidang transportasi dengan Kementerian Perhubungan. Dia khawatir kerja sama berdampak pada pembiayaan transportasi yang dibebankan kepada APBD DKI. 

"Sebaiknya karena rencana kerjasama dan integrasi yang dibahas Menhub dan Pj Gubernur itu (akan) melibatkan APBD DKI, saya sarankan untuk dibicarakan dulu dengan DPRD. Antara Pj Gubernur dengan DPRD DKI," katanya di Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Dia mengatakan, pembicaraan bukan semata untuk mendengarkan masukan dari DPRD DKI. Tetapi juga karena DPRD DKI memiliki kewenangan mengesahkan anggaran. Hak budgeting DPRD, katanya, harus dijunjung tinggi. 

"Jadi bukan hanya soal menyerap masukan dari DPRD. Tapi karena ini menggunakan APBD, itu kan haknya DPRD untuk menyetujui. Hak budgeting itu hak DPRD bukan eksekutif," ungkapnya. 

Terkait wacana integrasi transportasi yang dirancang Kemenhub dengan Pj Gubernur, Gilbert juga mempertanyakan skenario lanjutan dari kerjasama itu. Pasalnya, status badan usaha milik daerah (BUMD) PT Jak Lingko yang menjadi induk usaha bidang transportasi menjadi tidak jelas. 

"Apakah itu jadi BUMN atau tetap BUMD. Kalau secara perkiraan, karena 51 persen sekarang saham dari kereta komuter miliknya MRT, kemungkinan besar itu menjadi miliknya BUMD. Tapi otomatis publik servise obligation (PSO) nya kan jadi beban kita (DKI). 70 persen penggunanya itu adalah non KTP DKI. Masa kemudian uang orang DKI digunakan buat orang luar DKI. Kan nggak benar juga. Orang Bekasi juga nggak mau pajaknya dipakai orang DKI. Ya ini soal keadilan pajak juga," ungkapnya. 

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bertemu pada Senin (24/10/2022) di kantor Kemenhub Jakarta. Pertemuan itu dilakukan untuk meningkatkan koordinasi antara Kemenhub dengan Pemprov DKI Jakarta dalam mengintegrasikan angkutan massal perkotaan. Selain itu, juga dibahas terkait upaya menciptakan ekosistem kendaraan listrik di DKI Jakarta.[]