KNews.id-Skema pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) masih menjadi topik perbincangan hangat. Bahkan, kini isu tersebut merembet ke besaran pensiunan yang diterima Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu menyebut skema pensiunan PNS saat ini memberikan beban yang cukup berat bagi negara. Bahkan jika terus menggunakan skema ini, negara akan semakin menanggung beban yang lebih besar di masa depan.

“Reform di bidang pensiun menjadi sangat penting,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama dewan parlemen, seperti dikutip Selasa (25/10/2022).

Skema pensiunan PNS saat ini adalah pay as you go, dengan penghitungan skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen, ditambah dengan dana dari kas keuangan negara. Bahkan pensiunan TNI-Polri juga menggunakan skema serupa yang pengelolaannya diambil PT ASABRI.

“ASN-TNI-Polri memang mengumpulkan dana pensiun di Taspen dan di ASABRI. Namun untuk pensiunnya mereka enggak pernah membayarkan, tetapi yang membayarkan APBN,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengemukakan, apabila situasi ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan risiko jangka panjang. Pasalnya, dana pensiun akan dibayarkan secara terus menerus bahkan hingga seseorang pensiunan PNS yang dimaksud meninggal dunia.

“Kemisetrian ini memang akan menimbulkan suatu risiko dalam jangka panjang. Apalagi nanti kalau kita lihat jumlah pensiunan yang akan sangat meningkat,” jelasnya.