Krjogja.com - SLEMAN - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta yang ditetapkan Kamis (20/10/2022) di Jakarta.

Kabar menggembirakan ini merupakan hasil sinergi serta kerja keras, cerdas, dan ikhlas berbagai lini. Setelah dokumen kesiapan diusulkan tiga tahun silam, kinerja kolektif civitas akademika UNY terbayar tuntas. Perubahan status dari PTN-BLU ke PTN-BH membuat UNY makin memiliki otoritas dan kemandirian manajerial di bidang aset, keuangan, serta sumber daya manusia.

Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik Prof Margana dalam keterangan resmi yang diterima Krjogja.com, Rabu (26/10/2022), dokumen pengusulan PTN-BH telah melalui perjalanan panjang. Pada tahun 2019 UNY sudah melayangkan pengajuan status kepada kementerian. Kedatangan pandemi sempat menjeda selama beberapa bulan. UNY segera tanggap berikut mengatur strategi sesuai keadaan kenormalan baru.

Strategi itu menyesuaikan pula dengan restrukturisasi birokrasi kementerian. Sebelumnya dokumen dialamatkan kepada Dikti di bawah Kemenristekdikti kini bergeser menjadi Kemendikbudristek. Pada 14 September 2021 UNY mengusulkan kembali ke Jakarta dan awal tahun 2022 dokumen pengusulan sampai di meja Sekretariat Negara. "Tidak sampai setahun, naskah final dan pakta integritas diteken Presiden Jokowi," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Prof Siswantoyo memaparkan, UNY menyiapkan lima dokumen pengusulan. Setiap dokumen mencakup kesiapan, perencanaan, dan pengevaluasian atas urgensi PTN-BH bagi pengembangan lembaga. Pertama, Evaluasi Diri memperlihatkan sejauh mana UNY mampu berkembang dan melakukan pengelolaan internal serta eksternal kelembagaan.

Kedua, Rencana Pengembangan Jangka Panjang selama lima tahun yang membidik peningkatan akademik dan nonakademik. Perencanaan ini merangkum analisis risiko dan akuntabilitas di bidang SDM, penelitian, maupun pengelolaan aset. Ketiga, Rencana Peralihan mengedepankan tahapan, sasaran, dan jadwal peralihan selama menyabet status PTN-BH.
Keempat, Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah membasiskan tanggung jawab ilmiah dan rasionalisasi hukum selama menyandang status baru. Kelima, Naskah Urgensi menggambarkan pentingnya PTN-BH bagi UNY bila dipandang dari sisi filosofis, yuridis, sosiologis, dan empiris.

Pencapaian usia ke-58 tahun UNY menandai perjalanan kontribusi lembaga di tingkat nasional dan internasional. Kini UNY memiliki 132 program studi yang terdiri atas diploma sebanyak 11, sarjana terapan 14, program sarjana 60, program magister 33, program doktor 12, program pendidikan profesi 2 (PPG dan PS-PPI). Jumlah program studi terakreditasi nasional sebanyak 133 dan internasional 51.

Torehan ini diharapkan pemerintah terus melejit seiring dengan status baru lembaga berbadan hukum. Status baru di gadang memperkokoh kejatidirian UNY sebagai universitas kependidikan kelas dunia yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan. Sesuai jargon UNY Gercep di bawah kepemimpinan Prof Dr Sumaryanto MKes AIFO, dimana struktur kebirokrasian lembaga makin tangkas, ramping, dan fleksibel.

Tantangan UNY berbadan hukum di hari depan kata Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Prof. Edi Purwanta jelas semakin berat, namun setelah 'jeneng' (status) disabet, maka berbagai peluang memberikan 'jenang' berupa kemanfaatan untuk masyarakat Indonesia dan dunia semakin terbuka lebar. Pola pikir dinamis (growth mindset) merupakan bekal utama UNY selama menyambut tantangan ke depan.

UNY menyadari kecakapan 4C (creativity, collaboration, communication, dan critical thinking) adalah modal berikutnya untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0. Tantangan ini juga sekaligus strategi dalam mendayung di antara dua karang, yakni mengharmoniskan ekosistem akademik dan korporasi. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi perguruan tinggi yang bukan hanya didukung kemandirian finansial, melainkan juga penguatan budaya penelitian dan inovasi guna menjawab masalah kemasyarakatan.

Dari tantangan ke peluang UNY bersiap menerapkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Kolaborasi lintas disiplin dan lembaga menandai babak baru UNY berbadan hukum. Konsep Pentahelix melambari kerja kolaboratif UNY dengan berbagai pihak. Konsep ini menjembatani unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, media, dan masyarakat atau komunitas untuk bersama-sama mengembangkan inovasi berbasis ilmu pengetahuan.

Inovasi ini tidak sekedar berhenti pada purpa rupa, tetapi juga bernilai pasar serta gayung bersambut pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah berperan sebagai regulator, akademisi berposisi sebagai konseptor, pelaku usaha menciptakan nilai tambah, masyarakat mengedepankan prinsip percepatan, dan media memerankan dukungan publikasi, promosi, serta ekspansi pasar.

Kerja bersama dengan tugas dan fungsi masing-masing ini menekankan ekologi sosial dan asas berkelanjutan. Mengegolkan program strategis sesuai visi, misi, dan tujuan membutuhkan skala prioritas setiap lima tahun. Selama lima tahun mendatang UNY berfokus pada transformasi kelembagaan dan keilmuan hingga tahun 2025. Pada fase ini UNY memprioritaskan pemantapan inovasi, penelitian, dan implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun matching fund.

Tahun 2025-2030 UNY menghela rekognisi dosen, program kerja sama penelitian, PPM, pembelajaran berbasis penelitian, dan perluasan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan riset serta pengabdian kepada masyarakat. Tahun 2031-2035 UNY membidik Edupreneurial University. Program prioritas ini terus berkembang hingga tahun 2045 ketika Indonesia mencapai usia emas.(Hit)