Jakarta, Gatra.com - Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama, Suparman, mengatakan bahwa saat ini, Indonesia masih mempertimbangkan penggunaan tenaga nuklir sebagai energi baru terbarukan (EBT) pengganti tenaga fosil.

"Nuklir itu naik-turun, kalau ada tren ramai, terus sepi lagi. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) ada tahapannya. Kita sekarang masih di tahap satu, masih mempertimbangkan," katanya dalam diskusi bertajuk "Kesiapan Energi Terbarukan dan Nuklir dalam Mendukung Pencapaian Net-Zero Emission" yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Senin (24/10).

Menurut pedoman Badan Tenaga Atom Internasional atau International Nuclear Energy Agency (IAEA), ada tiga tahapan yang harus dilalui sebelum membangun PLTN. Pertama adalah tahap pertimbangan menuju pelaksanaan, kedua adalah tahap persiapan, dan tahap ketiga adalah implementasi pembangunan dan pengoperasian PLTN.

. Elok! Usung Anies Jadi Capres 2024, Nasdem Diserbu Anggota Baru

Selain itu, terdapat 19 poin kesiapan yang dinilai apakah suatu negara telah siap dalam membangun PLTN atau tidak. Jika di tahap pertama masih mempertimbangkan dan belum ada keputusan, Suparman mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa lanjut menuju tahap kedua terkait persiapan yang harus dilakukan. Suparman menilai bahwa ketidaksiapan terlihat dalam posisi nasional, manajemen, serta stakeholder pemangku kepentingan.

Posisi nasional yang masih lemah, membuat keputusan pembangunan belum bisa dilakukan. Ia mengatakan perlunya keputusan segera karena membangun PLTN membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

. Dijagokan jadi Cawapres Anies Baswedan, Ini Kata Zulkieflimansyah

"Tahun 2025 harusnya sudah dimulai groundbreaking pembangunan PLTN. Pertimbangannya karena per-dua tahun sekali perlu dibangun, tidak dalam setahun dibangun secara paralel. Mudah-mudahan akan ada launching atau peluncuran program PTLN dari pemerintah, atau road map kapan akan membangunnya. Nanti disinkronkan dengan target NZE kapan yang ditargetkan," ucapnya.

Ia juga mengatakan bahwa pembentukan Nuclear Energy Program Implementation organization (NEPIO) sebagai sebagai organisasi yang bertugas mempersiapkan pembangunan PLTN diperlukan di tahap pertama. Hal ini diperlukan karena energi nuklir membutuhkan koordinasi lintas sektor, sekaligus berperan sebagai pengawas dalam pengimplementasiannya.

. Kuasa Hukum Bripka RR Ungkap Pengaruh Kuat Sambo, Bikin Kliennya Tak Bisa Tolak Perintah

Kesiapan industri nasional juga harus menjadi perhatian. Suparman mengatakan jangan sampai Indonesia hanya jadi pembeli tapi harus berkontribusi dan berperan dalam pembangunan PLTN. Artinya, pembangunan bukan hanya menggunakan barang impor melainkan industri dalam negeri sudah kuat.