RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyebutkan, Deklarasi Bandung yang dibacakan usai diselenggarakannya forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sedunia di Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/10), mendukung penuh peran perempuan di kancah politik, khususnya di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.

Dukungan itu disebutkan pada poin ketiga Deklarasi Bandung yang dibacakan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Dikatakan, peran perempuan menjadi perhatian hampir semua delegasi yang mengikuti konferensi internasional di Bandung.

"Perhatian terhadap peran perempuan ini diletakkan sejajar dengan perhatian semua delegasi atas masalah kemanusiaan, sumber daya alam, lingkungan hidup, keadilan, juga masalah generasi muda," kata Ahmad Basarah usai Deklarasi Bandung ditutup, Rabu (26/10).

Namun demikian, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa Forum MPR Sedunia ini masih perlu disempurnakan agar menjadi lebih inklusif sesuai tugas dan fungsi MPR serta tidak menduplikasi fungsi dan peran yang sudah dilaksanakan oleh DPR di forum Inter-Parliamentary Union (IPU) atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC).

Berita Terkait : LaNyalla Didaulat Jadi Bapak Nelayan Indonesia, Didukung Nyapres Di 2024

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Luar Negeri ini, sesuai hasil kesepakatan Rapat Pimpinan MPR RI sebelum pertemuan pimpinan MPR sedunia dilaksanakan untuk melengkapi peran parlemen internasional yang telah dilaksanakan oleh lembaga DPR selama ini dan bukan untuk menduplikasi peran DPR RI tersebut.

"Forum ini juga terbatas pada keanggotaan negara- negara yang memiliki lembaga sejenis MPR yang belum terwadahi baik dalam keanggotaan di IPU, PUIC, maupun lembaga parlemen internasional lainnya," jelas Ahmad Basarah.

Tema dan isu yang dibahas pun, lanjut dia, hanya dalam ruang lingkup topik-topik yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, seperti isu kemerdekaan dan kedaulatan bangsa-bangsa di dunia, kemanusiaan, keadilan dan lain-lain.

Keanggotannya pun harus bersifat inklusif atau terbuka yang bukan hanya negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) saja.

Berita Terkait : Asabri Update Data ASN Di Lingkungan Kemhan

"Tetapi juga semua negara yang memiliki lembaga sejenis MPR RI seperti Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, Bulgaria, Panama, Kuba dan lain-lain," ucap Doktor bidang hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang itu.

Ahmad Basarah menambahkan bahwa isu tentang kemerdekaan setiap bangsa, perdamaian, ketertiban dunia, keadilan sosial, moderasi beragama, kesetaraan gender, atau isu-isu fundamental lainnya memang menjadi perhatian banyak negara bangsa di dunia.

Menurutnya, semua persoalan universal dunia yang tadi disebutkan itu sebenarnya bukan monopoli negara-negara OKI saja untuk menyelesaikannya, tapi juga menjadi concern semua umat manusia tanpa perbedaan bangsa, negara, ideologi, dan agama mereka.

Basarah berpendapat, Lembaga MPR akan selalu berpegang pada tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan UUD NRI 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk dalam melaksanakan Forum MPR sedunia ini.

Berita Terkait : Bamsoet Apresiasi Dukungan PUIC Atas Pembentukan Forum MPR Dunia

Karena itu ia menolak jika forum yang dilaksanakan oleh MPR ini bertentangan, atau melakukan duplikasi, atas apa yang menjadi program dan telah dilaksanakan oleh lembaga DPR selama ini.

Acara pembukaan pembentukan Forum MPR Sedunia dilaksanakan Selasa pagi hingga Rabu siang di Gedung Merdeka, Bandung, dihadiri antara lain para pimpinan majelis permusyawaratan rakyat Bahrain, Maroko, Pakistan, Yordania, Yaman, Arab Saudi, Malaysia, Mesir, Palestina, Aljazair, Mozambik, Iran, Turki, dan Irak. Hadir pula perwakilan dari PUIC atau organisasi parlemen negara OKI serta Liga Muslim Dunia. ■