KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk percepatan distribusi logistik.

Kerja sama ini untuk menunjang kebutuhan Pemilu Serentak di daerah-daerah terpencil.

"Untuk percepatan kita akan gandeng TNI dan Polri juga yang punya armada, punya peralatan. Armada itu juga personel yang mampu dan tangguh untuk distribusi logistik," papar Komisioner KPU Yulianto Sudrajat kepada Media Indonesia, Selasa (25/10).

Ia mencontohkan kerjasama itu seperti kebutuhan meminjam helikopter dan speed boat khusus untuk mengantarkan logistik ke pedalaman Indonesia, seperti Kalimantan dan Papua.

"Kita prioritaskan anggaran, kita butuh helikopter, juga membutuhkan biaya, dan speedboat buat pedalaman Kalimantan juga butuh juga. Dari situ kita bisa bekerjasama dengan TNI-Polri. Kita efektifkan di situ," terangnya.

Baca juga: 3 Parpol Penggugat KPU Tempuh Proses Ajudikasi di Bawaslu

Adapun soal rencana menggunakan kendaraan taktis Maung Pindad MV2 4X4 untuk distribusi logistik masih bersifat wacana dan belum diputuskan oleh KPU.

"Kemudian ini kan produk dalam negeri, ini kan arahan dari Presiden, harus dioptimalkan buatan anak negeri. Kan gak semuanya, hanya beberapa daerah saja yang diperuntukkan menggunakan mobil rintis. Tapi ini baru wacana," tegasnya.

Yulianto mencontohkan penggunaan mobil rintis dilakukan untuk memperkuat tambahan-tambahan jika seandainya masih ada barang logistik yang belum terkirim.

"Misalnya pos suara masih kurang ya, itu belum bisa diberangkatkan kalau belum lengkap. Jadi sifatnya untuk percepatan. Sekali lagi, yang perlu ditegaskan ini masih wacana, kebijakan belum masih wacana," ungkapnya.

Terkait anggaran untuk wacana pembelian mobil rintis, Yulianto menyebut pihaknya akan menggunakan anggaran 2023.

'Kalau anggaran kita gak mungkin minta tambahan anggaran lagi sama sekali enggak," paparnya.

"Kita akan maksimalkan anggaran ygan ada, khususnya untuk distirbusi logistik akan efesien dan distribusi bisa sampai tepat waktu dan tepat jumlahnya tidak ada kekurangan," tandas Yulianto. (Ykb/OL-09)