MENJELANG momen puncak Konferensi Tingkat Tinggi G20, Direktorat Jenderal Imigrasi mewaspadai potensi ancaman dan gangguan yang dilakukan oleh orang asing. 

Hal ini disampaikan oleh Direktur Intelijen Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi R.P. Mulya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan Operasi Intelijen Keimigrasian Terpusat dalam Mendukung dan Menyukseskan KTT G20 Bali.

Untuk mencegah ancaman dan gangguan, Ditjen Imigrasi beserta kementerian/lembaga terkait menggelar operasi intelijen yang dimulai sejak Juni 2022. Tim operasi telah melaksanakan pemantauan terhadap kurang lebih 23 kegiatan G20 mulai side event, main event, maupun ministry meeting.

Baca juga: Pemerintah Indonesia Bebaskan Visa Semua Delegasi KTT G20

“Selanjutnya tim melakukan pemantauan terhadap kurang lebih 8 kegiatan G20, serta 1 kegiatan acara puncak G20 yang akan diselenggarakan di Bali,” ujar Mulya dalam keterangannya, Senin (24/10).

Tim melaksanakan kegiatan pemantauan pada setiap penyelenggaraan rangkaian acara G20. Target operasi ialah memastikan pemberian visa ataupun fasilitas keimigrasian lainnya kepada delegasi dan jurnalis asing, agar berjalan dengan baik.

Kemudian tim juga memastikan kesiapan pelayanan keimigrasian pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan kantor imigrasi. “Kami terus mengantisipasi kerawanan pelanggaran keimigrasian, serta hal lain terkait tugas dan fungsi keimigrasian," katanya.

Baca juga: Simulasi Penanggulangan Terorisme Jelang KTT G20

"Selain itu, tim operasi memetakan potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang bisa saja terjadi di sekitar acara. Seperti aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh orang asing,” imbuh Mulya.

Mengingat forum KTT G20 merupakan forum yang bergengsi dan menjadi cermin Indonesia di mata dunia, pihaknya engharapkan dukungan berbagai pihak untuk keberhasilan penyelenggaraan acara puncak KTT G20.

Serta, mengharapkan koordinasi dan pertukaran informasi untuk memetakan potensi kerawanan. Sehingga, tercipta rekomendasi terhadap antisipasi ATHG terhadap penyelenggaran G20, khususnya bagi pelayanan keimigrasian.(OL-11)