Warta Ekonomi, Jakarta -

Isu ijazah Palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat sorotan publik. Meski tak secara langsung membuktikan keaslian ijazahnya, Jokowi dalam salah satu kesempatan bertemu dengan beberapa orang yang diklaim teman semasa menempuh pendidikan, bahkan rektor UGM menyatakan bahwa Ijazah Jokowi mereka yakini asli.

Manuver “pembuktian” tersebut bukannya membuat pihak-pihak yang mempertanyakan masalah ini berhenti, mereka masih terus menggaungkan masalah ini mengingat sudah masuk ke ranah hukum.

Mengenai terus menerusnya beberapa pihak mempertanyakan ijazah Jokowi ini, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun angkat suara. Menurut Refly, dengan banyaknya pembelaan kepada Jokowi soal ijazahnya seperti munculnya teman dsb yang di sebut di atas tadi, ini merupakan bukti atau klaim yang sudah banyak.

Baca Juga: Surya Paloh Mohon Simak Baik-baik! Masih Main Aman dalam Mendukung Anies Baswedan, Pesan Rocky Gerung Nggak Main-main: NasDem Salah Baca!

“Artinya sebenarnya kalau kita bicara mengenai dukungan terhadap dolumen-dokumen yang dimiliki Jokowi sudah berlebihan,” jelas Refly di kanal Youtube Refly Harun Channel, dikutip Senin (24/10/22).

Meski demikian, Refly menilai perlunya langkah “berani” oleh Pihak Jokowi untuk menunjukkan ijazah asli yang dimiliki Jokowi di pengadilan.

Hal ini dinilai Refly jauh lebih bernilai dibandingkan sekadar mempertontonkan teman kuliahnya.

“Tapi sekali lagi itu akan lebih bernilai seandainya dokumen asli yang dimiliki Jokowi dintujukkan di muka sidang pengadilan.

Baca Juga: Penggugat 'Ijazah Palsu' Jokowi Ditangkap dengan Pasal Penistaan Agama, Eggi Sudjana Nggak Main-main Sampai Singgung Kasus Ahok: Nggak Adil!

Lebih bagus lagi menurut Refly, ijazah asli tersebut diberikan salinan atau fotonya kepada media sehingga masyarakat bisa melihat langsung mengenai keasliannya.

“Bila perlu di-capture untuk konsumsi media massa kepada publik, jadi publik ‘dibungkam’ dengan dokumen, data dibalas data tetapi bukan dengan opini,” ungkapnya.

Baca Juga: Terkait Pernyataan Kontroversial Komisaris PT Pelni, Husin Shihab Minta Kominfo Hapus Keyword Khilafah, Dampaknya Nggak Main-main!