“Berkaca dari krisis energi yang terjadi di beberapa negara di dunia, maka langkah transisi menuju energi terbarukan dan nuklir harus tetap memperhatikan aspek trilemma energy, yaitu energy security (keamanan pasokan energi dan ketahanan dari goncangan di pasar energi global), energy equity (akses yang universal dengan harga yang terjangkau), dan environmental sustainability (memanfaatkan energi bersih dan berkelanjutan),” kata Handoko.

Handoko menambahkan, pengembangan energi terbarukan dan nuklir di Indonesia harus didukung dengan kebijakan dan regulasi yang memihak, aktivitas riset dan inovasi teknologi yang berkualitas, sumber pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan, serta kolaborasi dan sinergi multihelix yang kuat antara pihak pemerintah, swasta, industri, akademisi, NGO dan masyarakat.

Untuk itu, Handoko berharap kegiatan Bincang Pembangunan ini dapat menjadi media bertukar informasi, ide, dan gagasan terkait kesiapan dan tantangan pemanfaatan energi terbarukan dan nuklir, sehingga dapat diperoleh solusi yang komprehensif untuk merumuskan rekomendasi bagi para pengambil keputusan atau kebijakan.

“Saya sangat berharap Bincang Pembangunan Series VIII ini, dapat dioptimalkan untuk mencari solusi yang komprehensif dalam merumuskan kebijakan yang tepat terkait isu strategis dalam Pembangunan Energi Nasional, sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan atau kebijakan,” harap Handoko.

Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Mego Pinandito menyatakan bahwa energi merupakan sektor yang esensial bagi kelangsungan hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Maka dari itu, pemanfaatan energi terbarukan dan nuklir harus ditujukan untuk mencapai kemandirian dan ketahanan energi nasional.

“Mengenai pemanfaatan energi terbarukan dan nuklir ini, kita juga harus terus menjaga kolaborasi dengan negara-negara lain, terutama negara tetangga kita di ASEAN. Kolaborasi tersebut dapat berupa sharing best practice, pendanaan, teknologi kunci, dan lain sebagainya”, tambahnya.