loading...

Negara-negara anggota Group of Twenty atau G20 dinilai perlu mencontoh komitmen Indonesia dalam memajukan sektor pangan dalam beberapa tahun terakhir. Foto: Kemenkeu

"Yang paling penting adalah adanya komitmen pemerintah yang kuat terhadap keinginan untuk memajukan pangan, keinginan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Itu yang saya kira harus dicontoh (negara-negara G20)," ujar Guru Besar IPB University Edi Santosa, Sabtu (22/10/2022).

Dia berpendapat bahwa ke depan Indonesia harus mengimbangi pembangunan ketahanan pangan itu dengan penguatan daya saing komoditas di pasar internasional. Menurutnya, prestasi ketahanan pangan Indonesia yang baik di tengah kondisi global yang muram masih belum lengkap menjadi contoh.

Baca juga: Jokowi Minta Lemhannas Buat Kajian Antisipasi Krisis Pangan, Energi, dan Keuangan

"Prestasi ketahanan pangan harus ada nilai plus lain, yaitu daya saing. Produksi tinggi saja tidak cukup. Kemudian bisa bertahan (di tengah pandemi Covid-19 dan krisis) itu luar biasa. Tetapi untuk memberi contoh (ketahanan pangan) ke negara lain, harus ada sesuatu yang ditawarkan," katanya.

Lebih lanjut dia menuturkan bahwa meningkatnya daya saing bakal mendorong kualitas komoditas pangan Indonesia. Produksi pangan membutuhkan sarana produksi yang mendukung agar berhasil.

Kemudian, produksi harus tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, dan tepat kualitas. "Artinya ketika sudah didaulat sebagai leader (pemimpin) G20, tentu kita tidak mengatakan yang kita capai adalah the best," pungkasnya.

Sekadar diketahui sebelumnya, Food and Agricultural Organization (FAO) atau Badan Pangan dan Pertanian Dunia berharap Indonesia yang didaulat menjadi Ketua G20 tahun ini mampu mengajak negara-negara anggota G20 untuk bekerja sama dalam mengatasi kerawanan pangan di dunia. Melalui Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dalam berbagai kesempatan Indonesia mengajak negara-negara G20 untuk bersama-sama mengatasi krisis pangan.

Kata dia, pangan adalah soal kemanusiaan yang tidak boleh dibatasi oleh kepentingan apa pun. Syahrul pun mendorong semua negara G20 membuka jalur distribusi pangan secara terbuka.

Seruan ini dilandasi oleh kecenderungan sejumlah negara eksportir pangan menempuh membatasi, bahkan menutup, ekspor untuk mengamankan kepentingan domestik. Ini pula yang dikhawatirkan FAO. Menyitir data FAO, saat ini 3,1 miliar orang di seluruh dunia masih tidak mampu membeli makanan yang sehat.

Kelaparan terus meningkat yang pada 2021 mencapai 828 juta orang. Jumlah orang rawan pangan melonjak dalam dua tahun, dari 135 juta pada 2019 menjadi 193 pada 2021.

(rca)