Menanggapi hal tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespon dengan tajam dan menohok dengan mengatakan deklarasi yang dilakukan Nasdem dinyatakan sebagai antitesa dari kepemimpinan Jokowi.

Pernyataan ini disampaikan oleh Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP pada Minggu (23/10/22) dikutip sindonews.com.

"Sekarang mari kita bayangkan, ketika Bapak Presiden Jokowi sedang berkonsentrasi pada agenda negara yang begitu penting menyiapkan G20, kemudian juga mengatasi berbagai masalah ekonomi, lalu di dalam bagian dari koalisi pendukung Presiden Jokowi ada yang menggalang kekuatan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah," tutur Hasto.

Hasto berpendapat, apa yang dilakukan Nasdem menyentuh aspek etika penyelenggaraan pemerintahan negara. Apalagi, Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024.

"Yang secara sadar, dinyatakan itu sebagai antitesa dari kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, sehingga ini yang menimbulkan persoalan etika di dalam pemerintahan negara," katanya.

Baginya, dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan diperlukan suatu jajaran kabinet yang sangat solid, dan terlepas dari kepentingan pilpres.

"Yang orientasinya hanya tunggal, yaitu membawa keberhasilan bagi kabinet Indonesia Maju untuk rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk partai. Karena menteri yang sudah bergabung dengan presiden ini sepenuhnya menjadi pembantu presiden," pungkasnya.

(***)