PIKIRAN RAKYAT - Mantan pejabat Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu memberikan peringatan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak membebani rakyat.

Peringatan tersebut diberikan Said Didu kepada Jokowi terkait dengan kebijakan Jokowi mengenai insentif pajak di IKN (Ibu Kota Negara) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Jokowi memberikan insentif pajak besar-besaran kepada investor yang akan berinvestasi di IKN.

Keuntungan yang dijanjikan Jokowi apabila investor berinvestasi di IKN yaitu HGB (Hak Guna Bangunan) selama 160 tahun, tax holiday selama 30 tahun, dan diskon pajak sebesar 350 persen.

Baca Juga: Penuhi Nutrisi Sejak Dini, Ciptakan Generasi Bebas Stunting

Kebijakan tersebut kemudian menuai kritikan dari sejumlah pengamat yang heran dengan tindakan Jokowi.

Menurut Said Didu, adanya insentif pajak besar-besaran tersebut disebabkan oleh ambisi pribadi yang dimiliki Jokowi demi kelangsungan IKN.

"Saya sangat berharap bahwa Presiden Jokowi tolonglah ambisi pribadi dikurangi, karena itu hanya menjadi beban rakyat. Apabila diteruskan terus akan betul-betul bapak merampas hak negara lewat pembebasan pajak. Itu namanya merampas hak negara dan merampas warisan anak cucu, berhentilah," kata Said Didu.

Baca Juga: Beri Tax Holiday Selama 30 Tahun, Jokowi Disebut Untungkan Orang Kaya

Kebikan yang diambil Jokowi juga dinilai aneh oleh Said Didu karena membebaskan orang kaya dari kewajiban pajak.

Sementara itu, orang miskin justru semakin diberatkan dengan pajak dengan beberapa kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Ini kepada orang kaya selalu dibebaskan dari pajak sementara orang miskin dinaikkan pajaknya. Nah itu untuk mengejar membayar utang. Kan aneh orang kaya dibebaskan pajaknya, orang miskin dinaikkan ppajaknya untuk membayar utang. Itu menurut saya di hatinya pemimpin kelihatannya rasa keadilan agak hilang," ujar Said Didu dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube MSD.***