Kontribusi sektor mineral terhadap pendapatan negara cukup signifikan terhadap pendapatan negara

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Langkah pemerintah melakukan hilirisasi mineral (timah, nikel, bauksit dan lainnya) perlu diberikan dukungan yang memadai dari berbagai stakeholder termasuk lembaga DPR RI. Pasalnya, kontribusi sektor mineral terhadap pendapatan negara cukup signifikan terhadap pendapatan negara.

“Yang pertama tentu ya, kita terutama apapun bentuknya dalam rangka meningkatkan hilirisasi mineral di Indonesia harus kita dukung, artinya sejauh itu untuk meningkatkan nilai tambah, mau timah, nikel, bauksit apapun itu. Sejauh yang hari ini masih mengekspor bahan mentah, bahan mentah kita akan dorong untuk hilirisasinya,” kata Mukhtarudin, Jumat (21/10).

Sebab, lanjut Mukhtarudin meyakini, dengan adanya kebijakan hilirisasi tambang nantinya bisa berefek positif pada sektor lainnya.

Harga Bawang Putih Meroket, DPR Desak Kementan Lakukan Hal Ini

"Mulai dari terbukanya lapangan pekerjaan hingga iklim investasi akan semaki bergairah," ucap Mukhtarudin.

Sekali lagi jika berbicara konteks dukungan kebijakan, Mukhtarudin menegaskan, DPR akan berada pada spektrum yang sama dengan pemerintah sepanjang hilirisasi ditujukan untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara ini.

"Saya kira kebijakan hilirisasi cukup relevan jika kita bicara konteks kedaulatan energi maupun prospek pendapatan negara ke depannya. Dengan adanya hilirisasi kita bisa memutus kebiasaan ekspor bahan mentah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mendukung kebijakan yang cukup visioner tersebut," tandas Politikus Golkar itu.

Kendati demikian, Mukhtarudin tetap menekankan agar kebijakan hilirisasi dibarengi dengan strategi bisnis yang terukur.

"Agar produk hasil hilirisasi dapat terserap maksimal melalui ekspor. Jika terserap maksimal tentu akan berdampak positif terhadap pendapatan negara itu sendiri," ujarnya.

Politikus asal Kalimantan Tengah itu juga meminta agar sebelum langkah hilirisasi dilakukan, Pemerintah mesti memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas terkait rencana hilirisasi timah, termasuk langkah menyetop ekspor bahan mentah di dalamnya.

“Sampai sekarang kan kita belum melihat road map ini, mungkin pemerintah sedang godok atau apa Saya kurang tahu tapi kami di komisi 7 belum dapat informasi tentang road map masalah hilirisasi timah ini seperti apa,” ujarnya.

Dengan adanya roadmap, Mukhtarudin mengatakan, kebijakan hilirisasi maka batasan-batasan apa saja yang boleh atau tidak semakin jelas nantinya.

"Mana yang boleh diekspor mana yang tidak boleh ekspor kan gitu sejauh itu hasil iritasi ya dan sudah nilainya 90% ke atas ya tentu kita akan dorong untuk diekspor di samping memenuhi kebutuhan industri dalam negeri tetapi itu tadi pemerintah harus membuat roadmap yang jelas tentang rencana hilirilisasi ini,” jelasnya.

Terakhir, Mukhtarudin pun menyarankan agar Pemerintah melibatkan stakeholder lainnya selain DPR seperti pengusaha dan akademisi dalam menyusun road map hilirisasi mineral (timah, nikel, bauksit dan lainnya) agar industri dalam negeri terkonsolidasi dengan baik dengan adanya kebijakan hilirisasi ini.

“Kemudian dalam menyusun road map agar pemerintah melibatkan atau meminta masukan kepada stakeholder terkait, seperti pengusaha, akademisi dan lainnya yang terkait. Hilirisasi harus memperkuat industri dalam negeri,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo  bersama Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Ridwan Djamaluddin, meninjau pembangunan Top Submerged Lance (TSL) Ausmelt yang dikerjakan oleh PT Timah Tbk di Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kamis (20/10) kemarin.

Kunjungannya ke pabrik pembangunan smelter ini untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam hal hilirisasi timah, disamping keinginan pemerintah yang berencana menghentikan ekspor timah.

"Hari ini saya melihat smelter baru yang dihadirkan PT Timah, ini menunjukan keseriusan kita dalam rangka hilirisasi timah," kata Jokowi.