POJOKSATU.id, JAKARTA- Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengingatkan kepada seluruh pihak akan potensi ancaman jelang pemilu 2024.

Salah satunya ancaman yang kerap dimainkan oleh para kandidat yaitu politisasi identitas.

“Bagaimana kontestasi Pemilukada 2017 di Jakarta atau di sejumlah daerah, politisasi identitas berlangsung marak yang digunakan untuk kepentingan politik sesaat,” kata Boni Hargens dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan LPI di Jakarta, pada Jum’at 21 Oktober 2022.

Menurut Boni, bila politisasi identitas tidak dipenetrasi oleh seluruh pihak, maka paham dan kelompok radikalisme agama akan mengubah seluruh haluan dasar kenegaraan dan visi besar kebangsaan Indonesia.

Karena itu, kata dia, kompetisi politik seharusnya tidak menggunakan instrumen politik identitas.

BACA : Relawan Srikandi Ganjar Jatim Ajak Perempuan Berani Jadi Pelaku Usaha

“Menggunakan instrumen agama, suku maupun ras. Iklim politik ini turut dirasakan hingga ke ruang peribadatan yang seharusnya bisa steril dari kepentingan politik,” ujarnya.

Selain itu, kata Boni, ancaman resesi ekonomi global yang penuh dengan situasi ketidakpastian dan instabilitas fiskal turut menjadi faktor ancaman situasi politik 2024 mendatang.

Tak hanya itu, lanjutnya, faktor lain yang menjadi persiapan teknis penyelenggaraan pemilu serentak 2024 yaitu kompleknya permasalahan. Karen di tahun yang sama pemerintah juga menggelar Pilkada serentak

“Di tahun yang sama, juga akan digelar pilkada serentak dan efek politik dari penyelenggaraan pemilu nasional juga berpotensi menjalar ke sejumlah daerah.

Seperti diketahui, dalam acara ini, turut hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini antara lain Peneliti Pusris Politik-BRIN, Firman Noor, Pakar Pertahanan dan Keamanan dari Universitas Pertahanan Kusnanto Anggoro.

Dan Direktur Eksekutif Wellbeing Institute, Jadi Suriadi, Pengamat Intelijen Stepi Anriani, Pengamat Kebijakan Publik Bappenas Asep Kususanto dan Peneliti Litbang Harian Kompas Yohan Wahyu. (firdausi/pojoksatu)