"Jadi, bukan sekadar komitmen kunjungan ke sana yang sudah 15 kali, melainkan lewat terbitnya regulasi-regulasi yang mendukung yang semuanya ada dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Bahkan, khusus Papua, itu menjadi program prioritas nasional," tuturnya.

Menyangkut pembangunan SDM, Jaleswari mengakui, pemerintah menggunakan pendekatan keamanan. Namun, digenapi ancangan kesejahteraan. Misalnya, kebijakan afirmatif yang memungkinkan orang asli Papua (OAP) mendapatkan pemenuhan haknya.

"Keputusan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua hingga kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga bisa sukses terwujud di sana. Ini merupakan bukti bahwa komitmen yang dijalankan dengan maksimal akan mewujudkan pembangunan nasional Indonesia," tandas Komisaris PT Pindad (Persero) ini.