LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Jumlah hasil pendataan honorer 2022 lebih banyak daripada jumlah formasi PPPK 2022. Bagaimana nasib non ASN yang lain? Ini solusi pemerintah.

Pendataan honorer 2022 memang bukan bertujuan untuk pengangkatan menjadi PNS ataupun PPPK.

Akan tetapi, melihat prioritas pengadaan PPPK 2022 lebih diutamakan non ASN. Lantas bagaimana kebijakan pemerintah mengenai jumlah pendataan honorer 2022 yang berbanding terbalik dengan jumlah formasi pengadaan ASN yang dibuka tahun ini?

Diketahui dari hasil data yang diterima oleh Badan Kepegawaian Negara dari hasil pengambilan data non ASN, sebanyak 2.215.542 orang per tanggal 3 Oktober 2022.

Baca Juga: Wakili Komunitas Mengaji, Wagub Jabar Kecam Penusuk Bocah 12 Tahun Pulang Ngaji di Cimahi

Adapun rinciannya adalah terdiri atas 335.639 instansi pusat dan 1.879.903 instansi daerah

Jika kita melihat jumlah di atas, perbandingannya dengan jumlah formasi yang dibuka tahun ini jauh sekali.

Adapun jumlah formasi pengadaan ASN tahun ini berjumlah 530.028 formasi baik guru maupun non guru.

Sehingga apakah akan ada kebijakan dari pemerintah untuk mengangkat honorer jadi PNS atau PPPK?

Kepala Kanreg X BKN menyampaikan secara tegas maksud dan tujuan dari pengambilan data para tenaga honorer yang tersebar di Instansi pemerintah.

Baca Juga: Lionel Mesi Ungkap 5 Negara Ini Bakal Jadi Kandidat Juara Piala Dunia 2022 di Qatar, Argentina Termasuk?

”Pendataan tenaga non ASN bukan untuk pengangkatan menjadi ASN, tetapi untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” tegasnya seperti yang dikutip dari laman resmi BKN.

Lalu, bagaimana dengan jumlah hasil pendataan honorer 2022 lebih banyak daripada jumlah formasi PPPK 2022 dan bagaimana nasib non ASN yang lain?

Perihal jumlah yang berbanding terbalik ini, tentu menjadi tugas baru bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan keberadaan honorer di lingkungan Instansi pemerintah saat ini.

Penyelesaian ini harus dilaksanakan sebelum bulan November 2023 tahun depan.

Baca Juga: Kemnaker Beberkan Sejumlah Alasan BSU 2022 Tidak Kunjung Cair ke Rekening Pekerja

Soal nasib mereka, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pun bertanggung jawab penuh.

Sehingga, pemerintah dalam hal ini Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas memberikan solusi terbaik untuk menyelesaikan tugas rumahnya tahun ini, yaitu:

Pertama, dengan mengangkat tenaga honorer seluruhnya menjadi ASN.

Jika skenario tersebut terjadi, akan menjadi kabar yang membahagiakan bagi honorer.

Kedua, Kementerian PANRB akan memberhentikan tenaga honorer tanpa pengangkatan status.

Baca Juga: Mundur Dari Kompas TV, Aiman Witjaksono Pilih masuk Grup MNC, Dapat Jabatan Lebih Tinggi?

Ketiga, ini menjadi jalan tengah dengan mengangkat tenaga honorer sebagian secara bertahap sebelum dihapuskan pada November 2023 mendatang.

Jadi, itulah solusi pemerintah mengenai jumlah hasil pendataan honorer 2022 yang tidak sebanding dengan jumlah formasi PPPK 2022. (Alkuin Meydalyan)