Jakarta - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens, Ph.D mengingatkan kepada seluruh pihak akan potensi ancaman jelang pemilu 2024, terutama yang bersumber dari politisasi identitas. Hal itu disampaikan Boni Hargens di hadapan awak media dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan LPI di Jakarta, pada Jum'at (21/10/2022).

Ia menjelaskan, bahwa rakyat Indonesia masih mengingat bagaimana kontestasi Pemilukada 2017 di Jakarta atau di sejumlah daerah, politisasi identitas berlangsung marak yang digunakan untuk kepentingan politik sesaat. Maraknya fenomena itu, berdampak pada faksionalisasi kelompok masyarakat yang tidak hanya terjadi di media sosial, lebih jauh menjalar hingga ke ruang publik menggunakan instrumen agama, suku maupun ras. Iklim politik itu turut dirasakan hingga ke ruang peribadatan yang seharusnya bisa steril dari kepentingan politik.

Menurut Boni, hasrat politik yang begitu kuat dalam kompetisi politik seharusnya tidak menggunakan instrumen politik identitas yang berpotensi menguatnya paham radikalisme agama yang bisa mewujud menjadi gerakan politik. Bila peluang itu terbuka lebar dan politisasi identitas tidak dipenetrasi oleh seluruh pihak, maka paham dan kelompok radikalisme agama akan mengubah seluruh haluan dasar kenegaraan dan visi besar kebangsaan Indonesia, sebagaimana yang dicitakan oleh para pendiri negeri. Ia berharap, fenomena pemilukada 2017 silam tidak terulang kembali di pemilu nasional pada 2024.

Lebih lanjut, Boni menambahkan, ancaman resesi ekonomi global yang penuh dengan situasi ketidakpastian dan instabilitas fiskal turut menjadi faktor ancaman situasi politik 2024. Faktor lain adalah persiapan teknis penyelenggaraan pemilu serentak 2024 yang tidak mudah dan kompleks. Sebab, di tahun yang sama, juga akan digelar pilkada serentak dan efek politik dari penyelenggaraan pemilu nasional juga berpotensi menjalar ke sejumlah daerah.

Sebagai informasi, diskusi LPI mengusung tema, Potensi Ancaman Menjelang 2024. Turut hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut antara lain Peneliti Pusris Politik-BRIN, Prof. Dr. Firman Noor, Pakar Pertahanan dan Keamanan dari Universitas Pertahanan Prof. Dr. Kusnanto Anggoro, Direktur Eksekutif Wellbeing Institute, Dr. Jadi Suriadi, Pengamat Intelijen Dr. Stepi Anriani, Pengamat Kebijakan Publik Bappenas Dr. Asep Kususanto dan Peneliti Litbang Harian Kompas Yohan Wahyu. (ebs)